Tak Ada Alasan Kuat Tunda Pilpres

Yogyakarta - Kisruh DPT membuat sejumlah pihak memunculkan wacana penundaan pelaksanaan Pilpres 2009. Namun bagi pihak lain, wacana tersebut dinilai berlebihan dan tidak memiliki alasan yang kuat.

Desakan penundaan pilpres tersebut dinilai sebagai langkah taktis dan politis bagi pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) untuk tetap tampil di publik tanpa menyalahi aturan kampanye.

"Saya kira itu high call politik, bagaimana mereka suaranya tetap didengar selama masa tenang ini tanpa menyalahi aturan," kata pakar politik Universitas Gadjah Mada (UGM) Dr Abdul Gaffar Karim seusai laporan pelaksanaan KKN PPM P4 (Pendidikan Pemilih dan Pemantauan Pemilu) 2009  di Gedung Pusat UGM di Bulaksumur Yogyakarta, Senin (6/7/2009).

Menurut Abdul Gaffar, usulan penggunaan KTP adalah sebuah solusi jangka pendek. Hal itu belum bisa menyelesaikan masalah keseluruhan terutama untuk mengatasi kekisruhan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Sebab masalah sebenarnya pada data kependudukan nasional yang belum baik dan rapi.

"Itu belum jida menyelesaikan karena substansi masalah di data kependudukan. KTP pun masih dianggap sebagai kopi data kependudukan saja," kata staf pengajar Ilmu Pemerintahan itu.

Dia mengatakan penyelesaian masalah DPT dengan penggunaan KTP juga masih berisiko. Hal itu  bisa memunculkan masalah baru dalam proses pemilu. Sebab permasalahan utama adalah kisruhnya data pemilih tetap (DPT) yang belum rapi hingga menjelang pilpres 8 Juli 2009 ini.

Gaffar menambahkan UGM sebagai Pengelola Program KKN PPP P4 juga perlu mengeluarkan seruan menjelang pelaksanaan pilpres 2009 mengingat kondisi suhu politik yang semakin panas. Memanas situasi politik itu sangat terasa di tingkat bawah atau pemilih.

"Kondisi itu benar-benar dirasakan oleh mahasiswa KKN saat ini. Kami berharap penyelenggara mulai dari KPU hingga jajaran TPS dan unsur lainnya agar jujur, adil dan bersikap netral sehingga tidak merugikan pasangan capres dan cawapres tertentu," kata Gaffar.

Pihaknya juga mengimbau agar masyarakat luas bisa mewujudkan pemilu damai dengan menghindari ketegangan, tidak membawa massa ke arah yang bisa menimbulkan percikan konflik yang tidak perlu.

"Jangan ada lagi upaya yang merugikan pasangan tertentu. Jangan tergoda politik uang, jika menemukan kasusnya segera laporkan ke panwas terdekat," katanya.

Menurut dia seluruh pasangan capres-cawapres hendaknya menghindari cara-cara upaya pemenangan yang mencederai pelaksanaan pilpres karena berakibat buruk bagi demokrasi, termasuk praktek politik uang, manipulasi suara.

"Yang terpenting lagi adalah capres dan cawapres harus siap menang dan siap kalah. Belajar dari pelaksanaan pemilihan legislatif lalu banyak yang tidak siap kalah," pungkas Gaffar.


(bgs/djo)