.webp)
"Kami para pimpinan ormas Islam menyadari bahwa pilpres harus berlangsung baik, berkualitas, bermartabat, dan memberikan legitimasi yang kuat bagi presiden dan wakil presiden terpilih. Untuk itu kita minta agar perpu dikeluarkan sehingga penggunaan KTP sebagai bukti pengganti bagi warga yang tidak tercantum dalam DPT," ujar Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Amidhan.
Pernyataan Amidhan disampaikan dalam keterangan pers kepada wartawan di kantor MUI, Jl Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, Senin (6/7/2009).
Sejumlah tokoh yang hadir dalam kegiatan itu adalah Din Syamsuddin (PP Muhammadiyah), Amidhan dam Umar Shihab (MUI), Syaifudin Amsir (PBNU), wakil dari Forum Umat Islam (FUI), Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI), dan DPP Hidayatullah yang mengatasnamakan Forum Ukhuwah Islamiyah pimpinan ormas dan kelembagaan Islam tingkat pusat.
Amidhan lantas membacakan pernyataan sikap ormas-ormas Islam yaitu:
1. Mengimbau kepada semua pihak, khususnya pasangan capres-cawapres dan tim sukses untuk bersikap tanggap dan bertagung jawab serta melakukan upaya preventif dan antisipatif berupa jalan keluar terbaik untuk mengatasi permasalahan penyelenggaraan pilpres 2009
2. Meminta kepada KPU beserta jajarannya untuk menegakkan pilpres yang jurdil dan luber.
3. Meminta kepada Presiden RI untuk melindungi hak-hak warga negara Indonesia untuk dapat menyalurkan aspirasinya secara bebas yang diakibatkan oleh kekisruhan DPT.
4. Meminta kepada segenap bangsa Indonesia khususnya umat Islam untuk berbondong-bondong mendatangi TPS dan memberikan dukungannya pada satu pasangan capres yang dapat menampung aspirasi umat Islam dan mampu bekerja keras, cepat bagi masa depan masyarakat yang lebih baik.
5. Meminta kepada pasangan capres-cawapres dan para pendukung untuk mengedepankan sikap arif dan kenegarawanan dalam menyikapi hasil pilpres 2009, dan menjaga kerukunan persaudaraan serta tanah air Indonesia dari campur tangan asing.
(Rez/nrl)
