.webp)
"Partai Demokrat tidak melaporkan tepat total penyumbang, yaitu sebanyak
150 penyumbang, senilai Rp. 234.734.504.312. Selain itu ada 42 orang dan 42 badan usaha yang masuk penyumbang namun tidak jelas identitasnya, " kata salah satu koordinaror ICW, Adnan Topan Husodo, seusai melaporkan hasil temuannya ke KPU, di Gedung KPU, Jl. Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Kamis (2/7/2009).
Sementara itu, PKB, PDIP, dan Gerindra tidak ditemukan adanya pelanggaran. Namun demikian, Adnan mengaku tetap memantau aktivitas pelanggaran dana kampanye parpol dan pilpres.
"PDIP, PKB, dan Gerindra memang tidak ditemukan unsur pelanggaran namun kami terus mengawasi menggunakan sampel yang terus ditambah," ujar Adnan.
Salah satu yang membuat pelaporan dana kampanye tidak valid dan rawan
manipulasi, menurut Adnan, waktu yang ditetapkan KPU terlalu pendek sehingga audit dana kampanye terkesan serabutan.
"Waktu audit sangat pendek, hanya satu bulan, audit dana kampanye hasilnya sia-sia karena tidak memenuhi prinsip dasarnya yaitu keterbukaan," keluh Adnan.
Adnan berharap KPU segera mengambil tindakan setelah menerima laporan ICW. KPU diminta untuk netral dan lebih serius dalam mengawal tugas sebagai pelaksana pemilu.
"KPU segera merespon sekaligus menindaklanjuti temuan audit dana kampanye kami. Kita harapkan transparansi dana kampanye lebih baik," tegasnya.
Tercantum dalam laporan ICW, laporan dana kampanye Golkar selisih 1 miliar dari rekeningnya, laporan dana kampanye PKS selisih 32,9 Miliar dari rekeningnya.
(van/aan)
