Tim SBY Sindir 'The Real President' & Sebut JK Bukan Negarawan

Jakarta - Tim Kampanye SBY-Boediono menyindir perilaku Wapres Jusuf Kalla (JK) terkait beberapa hal menyangkut perekonomian. JK dianggap bukan negarawan karena pernyataan-pernyataannya mengenai kebijakan ekonomi.

"Tidak bisa jadi negarawan kalau capres main tabrak dan menbesar-besarkan masalah. Ketika diingatkan agar membatasi bisnis keluarga/kerabat pejabat jangan melanggar batas kepatutan, dianggapnya melanggar HAM karena melarang hak warga negara brbisnis," kata Ketua Tim Kampanye Ekonomi SBY-Boediono, Darwin Saleh, kepada detikcom, Rabu (1/7/2009) malam.

Lebih jauh Darwin juga mengkritik JK soal kapitalisme rambut hitam. SBY pernah mewanti-wanti agar waspada terhadap kapitalisme rambut hitam atau dominasi perekonomian oleh kalangan pengusaha dalam negeri. Pernyataan tersebut mendapat reaksi dari JK yang menyatakan justru Indonesia butuh pengusaha rambut hitam.

"Mendengar orang menyatakan bahaya kapitalisme rambut hitam, dibesar-besarkannya sebagai pernyataan anti pengusaha nasional," sindir Darwin.

Dia juga mengkritik JK yang dengan berani menyarankan menteri-menteri melanggar aturan Keppres No 59 tahun 1972 tentang Penerimaan Kredit Luar Negeri. "Ketika menteri-menteri tidak berani melanggar aturan Keppres No 59 tahun 1972 untuk menerbitkan jaminan pemerintah atas cicilan PLN kepada kontraktor, ia meminta agar jangan takut karena 'akulah' yang bertanggung jawab," kata Darwin.

Padahal, imbuh Darwin, semua itu bukanlah soal berani atau takut, melainkan bagaimana seorang pemimpin harus menegakkan hukum dan menjadi teladan kebenaran, bukan main kuasa. "Itulah laku the vice-president yang dijuluki fans-nya sebagai the real president. Jelas terasa ganjil karena mandat diberikan kepada presiden, adapun wapres membantu," tegas Darwin.
(sho/sho)