Menurut Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Mahfudz Siddik, kasus tersebut menyebabkan KPU tidak efisien dalam anggaran. Selain itu kasus itu juga menimbulkan implikasi politik yang mengganggu.
"Lagi-lagi kelemahan KPU yang muncul di pilpres. Setelah spanduk sekarang selebaran surat suara contreng nomor dua diedarkan," tutur Mahfudz.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kelemahan ini, menurut Mahfudz, membuat KPU harus menanggung konsekuensi beruntun, mulai dari konsekuensi politik hingga ekonomi atau anggaran. "Anggaran menjadi tidak efisien, tidak efektif," kritik Mahfudz.
Mahfudz menyarankan KPU segera membereskan prasarana pilpres seperti logistik hingga form C1 untuk memastikan tidak ada masalah lagi kebelakang. "Dalam waktu yang mepet memastikan distribusi logistik tuntas, C1 diterima saksi. Kalau ini sudah dipenuhi ya pemilu dapat berjalan lancar," tegasnya.
(van/sho)










































