Pemilih DKI Jakarta Pada Pilpres Naik 1 Juta Orang

Jakarta - Dibandingkan jumlah pemilih pada pemilu legislatif (pileg), Propinsi DKI Jakarta termasuk wilayah yang mengalami peningkatan jumlah pemilih cukup signifikan. Tidak tanggung-tanggung, kenaikan jumlah pemilih DKI Jakarta meningkat hingga 1 juta orang.

"Jumlah pemilih pilpres 7.668.058 orang meningkat dibanding dari pileg lalu yaitu 7.026.772 orang dengan demikian ada selisih 641 ribu. Sebenarnya ada data pileg yang dihapus sebanyak 442.450 orang sehingga penambahan pemilih hasil pemutakhiran lebih dari 1 juta pemilih," ujar Ketua KPUD DKI Jakarta Juri Ardiantoro di sela-sela rapat Muspida DKI Jakarta, di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta pusat, Rabu (1/7/2009).

Sedangkan untuk jumlah TPS, DKI Jakarta mengalami penurunan. Dari 16.982 TPS pada pileg lalu menjadi 12.501 TPS pada pilpres mendatang.

"Hal ini karena ada regrouping pemilih, untuk pileg setiap TPS ada 500 orang, namun pilpres sampai 800 pemilih," jelasnya.

Juri menjelaskan, adanya perubahan signifikan pada data pilpres merupakan hal yang wajar. Hal ini dikarenakan adanya syarat pemilih di pileg didaftar berdasarkan alamat KTP sedangkan di pilpres didaftar berdasarkan tempat tinggal.

"Jadi sangat mungkin ada satu daerah jumlahnya bisa melonjak atau turun karena perbedaan model pendaftaran, misal mahasiswa pendatang, penghuni apartemen, rusun, pekerja paramedis, sangat mempengaruhi jumlah pemilih di tiap kelurahan," tandasnya.

18 Kelurahan Rawan DPT

Menurut Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) DKI Jakarta Ramdansyah lonjakan signifikan jumlah pemilih di DKI Jakarta menyebabkan DPT semakin bermasalah. Ia mencatat ada sekitar 18 kelurahan yang rawan DPT bermasalah dari total 267 kelurahan.

"Analisa pemetaan kelurahan rawan DPT dalam pilpres didasarkan salinan data yang diperoleh panwaslu DKI. Masalah DPT kan kemarin jadi perdebatan antara Panwaslu dan KPUD. Sebab ada kenaikan 86 persen, ada yang turun hingga 47 persen maka kita minta pertanggungjawaban KPU," ungkapnya.

Ramdan menuturkan, KPU harus segera mengecek kembali data yang telah ditetapkan. Karena potensi rawan DPT seperti Pileg kemarin sangat mungkin terulang kembali.

"Kalau KPU tetep keukeuh tidak berikan data pada kita, baik data real per TPS potensinya akan rawan karena sebelumnya 18 kelurahan itu. Seperti kelurahan Kemayoran semua panitia penyelenggarannya kecamatannya diberhentikan karena terjadi penggelembungan suara PDIP pada pileg kemarin. Ini sangat rawan kalau muncul pas hari H," pungkasnya.

18 kelurahan yang dinilai rawan tersebut antara lain Kelurahan Kebon Kosong, Jatinegara, Cakung Timur, Cakung Barat, Pulo Gadung, Selong, Senayan, Kalibata, Rawajati Durentiga, Karet, Setia Budi, Krendang, Srengseng, Pegadungan, Kamal, Kapuk Muara, dan Ancol.


(ape/gah)