Bara: Boediono Bukan Anti-Rakyat, Tapi Hati-hati Gunakan Uang Rakyat

Jakarta - Tindakan Boediono yang menolak penjaminan proyek pembangkit listrik tidak berarti anti-rakyat. Sebaliknya, sikap tersebut bentuk kehati-hatian Boediono agar dana jaminan yang juga uang rakyat, digunakan dengan cermat.

Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Sukses SBY-Boediono, Bara Hasibuan, kepada detikcom, Selasa (30/6/2009). Hal ini menanggapi pengakuan Kalla bahwa dirinya pernah marah kepada Boediono saat menjabat sebagai gubernur BI karena menolak melakukan penjaminan proyek pembangunan pembangkit listrik 10.000 megawatt.

"Uang jaminan itu harus diamankan, jangan sampai tidak akuntabel. Menjaga uang rakyat itu sangat penting, dan itu yang dilakukan Boediono," kata Bara.

Bara juga menentang keras jika SBY dikatakan kapitalis liberal. Sebab, seluruh rakyat Indonesia
tahu bahwa kebijakan yang diambil SBY sangat pro-poor dan pro-rakyat.

"Kita semua tahu SBY telah berhasil memperjuangkan pendidikan gratis, kesehatan gratis, jaringan pengaman sosial, BLT, PNPM Mandiri dan kredit usaha rakyat. Bagaimana mungkin seorang kapitalis liberal mau berbuat seperti itu. Sangat tidak masuk akal menurut saya," tandasnya.

Bara menegaskan, Kalla seharusnya paham dalam sistem politik presidensial posisi Wapres adalah pembantu presiden. "Jadi ini bukan soal suka atau tidak suka. Bukan soal ada pembagian wewenang atau tidak. Juga bukan soal adanya pengakuan atau tidak. Tetapi, soal penegakan sistem politik yang sudah kita sepakati bersama sebagai bangsa," papar Bara.

Bara berharap, di masa akhir putaran kampanye ini tidak ada lagi yang melakukan kampanye hitam. Masing-masing capres-cawapres beserta tim suksesnya harus bisa menahan diri agar pelaksanaan Pilpres bisa berjalan secara fair, demokratis dan bermatabat.

Sekadar diketahui, di hadapan anggota Asosiasi Pengusaha Nasional (Apindo) di Balikpapan, Kalimantan Timur, Sabtu (27/6/2009), Kalla bercerita selama menjadi wapres dirinya pernah marah besar dua kali kepada Boediono selaku Gubernur BI.

"Kemarahan pertama karena pembangunan listrik proyek 10.000 megawatt untuk masyarakat banyak. Saat itu karena tidak ada duit, maka dibutuhkan penjaminan dari pemerintah, tapi Boediono tidak mau kasih. Puncak kemarahan saya di situ," ujar Kalla.

Beberapa waktu kemudian, menurut JK, saat gejala krisis moneter kembali terjadi di Indonesia, beberapa bank meminta kepada pemerintah untuk diberikan penjaminan.

"Saat menghadap saya, orang tersebut ngomong bahwa itu adalah sudah perintah atasan. Hampir saya lempar kertasnya, akhirnya saya pukul meja saja," kata pria berdarah Bugis ini saat menceritakan kejadian tersebut.

(djo/nrl)