Banyak Surat Suara Rusak, KPU Belum Terima Laporan Resmi

Jakarta - Sembilan hari menjelang pelaksanaan pilpres pada 8 Juli, masih banyak ditemukan surat suara rusak di beberapa daerah. Namun hingga kini KPU pusat belum menerima laporannya. Surat suara rusak dikabarkan ditemukan antara lain di Jateng 4 ribu lembar, Jatim 20 ribu, Bandung, dan Bekasi. Namun mengingat belum ada laporan resmi, KPU belum bisa memastikan kebenaran kabar tersebut.

"Surat suara kabur masuk ke dalam kategori rusak, tapi mereka belum laporan sampai sekarang. Kasus yang ada tercetak bagus tapi ada noda merah, untuk Klaten ada yang terpotong, untuk Bandung perlu dilihat apakah benar, sedangkan untuk Kabupaten Bekasi katanya ada sekitar 10 ribu surat suara rusak, tapi belum ada bukti tertulisnya," kata Wakil Kepala Biro Logistik KPU Boradi di Kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (29/6/2009).

Dikatakan dia, masalah surat suara rusak menjadi kewenangan divisi logistik atau sekretariat KPU. Dan seharusnya, lanjut dia, sebaiknya surat suara segera disortir dan jika ada yang rusak harus segera dilaporkan.

"Di Bandung ada 255 ribu surat suara rusak tidak benar, karena sampai sekarang saya belum terima laporannya. Sama kasusnya di Gresik, saya marah. Ternyata hanya dusnya saja yang basah, surat suaranya tidak. Mereka seharusnya melakukan sortir terlebih dahulu baru laporan. Jika rusak sampai 100 lembar wajar, tapi kalau sampai ribuan kita minta bukti fisiknya," kata Boradi.

Dikatakan dia, kriteria surat suara rusak harus diperjelas karena parameter kerusakan surat suara untuk pilpres berbeda dengan pileg.

"Karena rusaknya itu bermacam-macam, ada yang potongannya miring,  gambarnya kabur, ada sisinya yang sobek, berlubang, juga ada bercak di dalem kotak calon. Bila ada bercak-bercak di dalam kotak calon, saya suruh reject saja daripada dikira mengarahkan," tegasnya.

Saat ditanya sampai kapan batas waktunya pelaporan surat suara rusak, Boradi mengatakan sebenarnya dia mentargetkan minggu kemarin sebagai batas akhir pelaporan kerusakan supaya KPU bisa segera melakukan tindak lanjut.

"Target saya tanggal 28 semua selesai dan sudah sampai di PPK. Tetapi karena tidak ada batasan waktu yang jelas, maka hari ini saya mengirimkan surat ke Sekjen untuk memberikan deadline terakhir persiapan surat suara di seluruh kabupaten," tegasnya.

(nvc/sho)