Janji Capres Memperbaiki Layanan Publik

Jakarta - Pasangan capres-cawapres berebut meraih simpati. Apapun isu yang menyangkut rakyat selalu diolah menjadi janji-janji kampanye termasuk tentang pelayanan publik.

Ketika membincang soal pelayanan publik dalam sebuah diskusi di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (26/6/2009), tim sukses dari tiga pasangan capres-cawapres sama-sama menjanjikan perubahan dan kemudahan.

Tim sukses Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto yang diwakili Maruarar Sirait misalnya, mengatakan, pelayanan publik harus terukur.

"Jelas angka dan datanya. Jangan hanya bilang ini baik, yang ini diperbaiki," ujarnya.

Ara, sapaan akrabnya, melanjutkan, bahwa jika terpilih menjadi presiden lagi, Mega menjanjikan persoalan Lapindo akan diselesaikan dengan segera. Menurutnya penanganan Lapindo merupakan bagian dari tugas pemerintah melayani rakyat. Karena itu pemerintahan harus mengambil alih penyelesaiannya.

"Rakyat tidak akan dibiarkan berhadapan langsung dengan pengusaha," kata anggota Komisi XI DPR ini.

Sementara itu, Wasekjen PKS yang mewakili tim sukses SBY-Boediono, Zulkiflimansyah, berpandangan bahwa reformasi birokrasi harus dilakukan sebagai upaya meningkatkan pelayanan publik.

"Menteri PAN (Pendayagunaan Aparatur Negara) mungkin bisa diberi otoritas lebih. Pokok masalahnya, digaji rendah," ujar Zul.

Sementara itu wakil dari pasangan JK-Wiranto, Indra Jaya Piliang mengatakan bahwa pelayanan publik selama ini hanya satu pintu dan tidak permanen.

JK-Wiranto, kata Indra, menjanjikan pelayanan publik yang permanen dan lebih efisien. Dari sisi postur kabinet tidak akan berisi banyak menteri.

"Menteri cukup 20 saja, tapi bukan berarti main membubarkan. Kita lakukan perampingan secara bertahap. Reformasi birokrasi akan dilakukan dari struktur pemerintahan," ujar mantan peneliti CSIS ini.

Indra juga menambahkan bahwa kinerja JK-Wiranto akan lebih cepat. "Sesuai semboyan kami, lebih cepat lebih baik," pungkasnya.

(Rez/nwk)