Pilpres 1 Putaran Didukung Grass Root dan Pengusaha

Jakarta - Pro kontra pelaksanaan Pemilihan Presiden (Pilpres) satu putaran terus bergulir. Namun dari hasil riset Citra Publik Indonesia (CPI) disebutkan Pilpres satu putaran justru didukung grass root (akar rumput) dan pengusaha, ketimbang elit politik kota yang menentangnya.

"Pendukung utama pilpres satu putaran adalah lapisan masyarakat grass root atau akar rumput, sementara penentang utamanya adalah lingkaran elit politik kota," kata Direktur CPI, Hendrasmo, dalam diskusi publik 'Pilpres Satu Putaran Antara Urgensi dan Problematika' di Hotel Acacia, Jl Kramat Raya, Jakarta Pusat, Jumat (26/6/2009).

Hal itu disampaika Hendrasmo terkait hasil riset yang dilakukan CPI pada 22-23 Juni 2009. Riset yang menggunakan metode Focus Group Discussion (FGD) dan Depth Interview kepada sejumlah segmen di DKI Jakarta.

Segmen ini, lanjut Hendrasmo, dibagi dalam empat kelompok, yaitu kelompok akar rumput (grass root), kelompok perempuan, kelompok laki-laki dan kelompok menengah. "Mayoritas grass root sekitar 90 persen menginginkan pilpres selesai satu putaran saja. Alasanya sendiri sangat beragam, sebagian merasa jenuh selama pilkada dan pileg kemarin, sementara kehidupan mereka tidak berubah," ungkapnya.

Menurut Hendrasmo, walau masyarakat akar rumput ini ingin pilpres satu putaran, tapi tidak mengetahui aturannya. "Mereka tidak tahu ada aturan konstitusi untuk menang satu putaran, kandidat harus menang 50 persen secara nasional atau memperoleh minimal 20 persen di 17 provinsi. Mereka tidak pernah baca aturan seperti itu," jelasnya.

Sementara, padangan para elit perkotaan terhadap isu ini sangat beragam. Pada segmen ini, jelas Hendrasmo, mayoritas pemilih tidak ingin menilai proses demokrasi satu atau dua putaran dengan alasan efisiensi ekonomi.

Penolakan isu pilpres satu putaran lebih pada lingkaran masyarakat yang pro pasangan Mega-Prabowo dan JK-Wiranto. Namun bagi elit perkotaan yang bergerak di bidang usaha justru sebaliknya, ingin satu putaran.

"Alasannya sangat praktis, di mana dunia usaha butuh kepastian politik. Kalau satu putaran presiden akan diketahui siapa yang terpilih pada bulan Juli, sementara dua putaran baru bulan September. Dunia usaha tidak ingin ambil resiko dalam ketidakpastian politik yang tinggi ini," ujarnya.

(zal/yid)