JK Dinilai Lebih Matang soal Kemerdekaan Pers

Makassar - Jusuf Kalla (Jk) dinilai paling matang dibandingkan dengan SBY dan Megawati dalam hal kebebasan pers. JK dianggap bisa menjamin kemerdekaan pers jika terpilih sebagai presiden periode 2009-2014.

Hal tersebut disampaikan oleh ketua Komisi Pengaduan Masyarakat Dewan Pers Abdullah Alamudi, dalam diskusi antara Dewan Pers dengan anggota Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Makassar, di kantor sekretariatnya, jalan Bougenville, Makassar (25/6/2009).

Menurut Alamudi, hanya JK yang tidak pernah bermasalah dengan kalangan pers. Berbeda dengan Megawati saat menjadi presiden, ia dua kali  memidanakan koran Rakyat Merdeka akibat memuat berita berjudul 'Mulut Megawati Bau Solar' dan 'Kapasitas Megawati Setingkat Bupati'.

"Seharusnya Mega menggunakan hak jawabnya pada saat itu, agar ada keterangan yang membantah," ungkap Alamudi.

Sedangkan SBY, menurut Alamudi, pernah bermasalah dengan Kompas akibat koran tersebut memuat artikel berjudul 'Aktor Kehilangan Panggung'. Namun persoalan tidak berlanjut karena SBY langsung menggunakan hak jawab melalui Menkominfo dan juru bicaranya.Selain UU Pers sudah dipenuhi, Dewan Pers, menurut Alamudi, telah memeriksa artikel tersebut dan tidak terdapat kesalahan jika dilihat dari kaidah jurnalistik.

"Wartawan tidak boleh dipenjara saat dia sementara menunaikan tugas jurnalistiknya," tegas Alamudi.

Alamudi malah memuji JK yang menggunakan pengaruhnya untuk memerintahkan TNI dan pihak Keimigrasian agar membuka jalan masuk ke Aceh bagi para jurnalis asing, pada saat peristiwa Tsunami 2004 silam. Alamudi masih mengingat dengan jelas bagaimana ia menelepon JK saat tengah malam untuk memberi keleluasaan bagi jurnalis meliput Tsunami.

"Baru di hari ketiga pasca Tsunami, dunia internasional bisa melihat apa yang terjadi di Aceh, seandainya saja JK tidak menggunakan pengaruhnya, entah apa yang akan terjadi," pungkas Alamudi.
(mna/mad)