.webp)
Menurut Umar, konflik kepentingan antara bisnis dan politik merupakan persoalan krusial di Indonesia. Hal itu bisa terlihat di era orde baru dimana hampir tidak ada bisnis besar yang tidak terkait dengan orang-orang dekat penguasa. Karena itulah, pemisahan antara kepentingan bisnis dan politik perlu diatur secara tegas.
"Di AS, misalnya, hampir selalu ada hubungan antara pebisnis dan pemegang kendali kekuasaan, tetapi ada pemisahan kepentingan yang jelas dalam ketentuan UU," kata Umar dalam diskusi di Hotel Sultan, Jakarta, Kamis (25/6/2009).
Menurut Umar, dari tiga pasangan capres-cawapres, pasangan SBY-Boediono sejauh ini terlihat memiliki resistensi kecil terhadap konflik kepentingan karena latar belakangnya yang bukan seorang pengusaha. Sementara capres lain, kata dia, ada yang pernah dipersoalkan karena dugaan konflik kepentingan berdasarkan latar belakangnya sebagai pengusaha.
“Negara-negara tetangga seperti Malaysia, Filipina dan Singapura sudah mengatur
tentang ketentuan ini, sehingga mereka bisa dengan leluasa membatasi gerak para
pejabatnya untuk tidak mendapatkan keuntungan dari sisi bisnis selama mereka menjadi pejabat,” kata Umar Juoro.
Sementara itu, Koordinator ICW Ibrahim Fahmi Badoh menilai banyak pejabat publik yang menghadapi konflik kepentingan bisnis dan politik. Tidak jarang kebijakan yang diambil dari seoarang pejabat publik itu terkait dengan kepentingan bisnis keluarga atau kelompoknya.
"Kalau hal ini dibiarkan, maka tidak tertutup kemungkinan terjadinya penggunaan kekuasaan dan anggaran negara untuk biaya-biaya politik," katanya.
(zal/yid)
