"Sampai rapat tadi malam, kita tetap berkesimpulan tanggal 8 Juli," kata Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary di Kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Kamis (25/6/2009).
Jika pemungutan ulang digelar setelah pilpres, KPU khawatir masyarakat akan jenuh karena kebanyakan pergi ke TPS. Implikasinya, tingkat golput juga akan semakin tinggi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Penyelenggara pemilu di Nias Selatan minta agar pemungutan ulang diundur karena belum siap mengingat banyak petugasnya adalah orang baru. Namun KPU Pusat terus berupaya mendorong kesiapan mereka menggelar pemungutan ulang.
Distribusi Logistik Sulit
Kendala lain untuk pemungutan ulang di Nias Selatan adalah distribusi logistik. Sebab bulan Juli merupakan musim gelombang yang menyulitkan kapal pengangkut barang.
"Yang dikhawatirkan distribusi. Sekarang musim gelombang, sementara Nias Selatan rata-rata berada di tengah laut," ucap Hafiz.
Untuk mengatasinya, KPU akan mengupayakan alat angkut udara bekerja sama dengan Pemda atau TNI. "Itu diserahkan ke KPU setempat, apakah kerja sama dengan TNI atau Pemda. Kemarin waktu penghitungan suara itu Pemda yang menangani," kata Hafiz.
(sho/yid)










































