PDIP Pertanyakan Netralitas Polri

Jakarta - PDIP mempertanyakan lambatnya respon kepolisian dalam penanganan laporan Bawaslu terkait beberapa nama komisaris BUMN yang merangkap tugas menjadi tim sukses capres. PDIP berharap kepolisian lebih sigap dan tidak terlibat kepentingan lain.

"Mengapa polisi tidak netral menangani berkas sejumlah pejabat BUMN yang masuk dalam tim sukses capres. Karena pelanggaran sudah terjadi seharusnya sanksi harus tetap berjalan," tutur Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDIP, Irmadi Lubis, usai diskusi bertema "Obral BUMN, Lanjutkan" di Mega Prabowo Media Center, Jl Prapanca, Rabu (24/6/2009).

Irmadi mengeluhkan lamanya proses hukum terhadap laporan itu. Irmadi pun meraba-raba adalanya intervensi penguasa dalam masalah ini.

"Kenapa penanganannya lama, saya kira ada tekanan dari kekuasaan, polisi tidak netral dalam menangani pengaduan," keluh Irmadi.

Irmadi kemudian menuturkan detail dasar hukum terkait masalah ini. Irmadi berharap kepolisian tidak begitu saja melepas komisaris BUMN yang sudah mengundurkan diri dari pekerjaan sampingannya sebagai tim sukses capres.

"UU Pilpres No 42  tahun 2008 telah melarang komisaris BUMN untuk diikut sertakan dalam tim sukses. Perkara itu harus ditindaklanjuti meski para komisaris sudah mengundurkan diri,” tegasnya.

(van/ndr)