.webp)
Sang moderator, Komarudin Hidayat, memberi pertanyaan kepada ketiga cawapres apakah menurut mereka pejabat yang bersalah perlu mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban moral. Hal ini ditanyakan Komarudin setelah sebelumnya mengajukan pertanyaan tentang kecelakaan-kecelakaan yang sering terjadi di Indonesia.
Menjawab pertanyaan tentang pertanggungjawaban moral itu, ketiga cawapres tidak ada yang menyatakan perlunya mundur bagi pejabat yang bersalah. Bahkan Prabowo secara tegas mengatakan, jika pejabat yang bersalah harus mundur, bisa jadi Indonesia memiliki 12 Menteri Perhubungan dan 12 Panglima TNI karena tiap bulan harus ganti.
"Kalau kita mau menerapkan sistem seperti di Jepang, tiap tahun kita akan punya 12 Menteri Perhubungan atau 12 Panglima TNI," kata Prabowo, Selasa (23/6/2009).
Sedangkan Boediono secara implisit juga menyatakan pejabat yang bersalah tidak perlu mundur. Sebab sebuah masalah biasanya tidak memiliki penyebab tunggal, tetapi merupakan kombinasi dari sekian banyak aktor yang terlibat. "Harus kita lihat secara sistemik," kata Boediono.
Adapun Wiranto secara eksplisit juga tidak menyinggung apakah pejabat yang bersalah perlu mundur atau tidak. Namun dia menekankan perlunya reward and punishment bagi siapapun yang bersalah.
Menurut dia, ada 3 tahapan tanggung jawab yang harus diterapkan, yakni konstitusional, moral, dan teknis. Konstitusional adalah tanggung jawab yang dimiliki pemerintah, moral adalah tanggung jawab menyeluruh masyarakat, dan teknis adalah tanggung jawab dari petugas yang terkait.
(sho/anw)
