SBY-Boediono, Koreksi Kerancuan Sistem Presidensial

Jakarta - Pasangan capres dan cawapres SBY-Boediono dinilai paling jelas menerjemahkan sistem ketatanegaraan di Indonesia. Dengan memilih Boediono sebagai cawapres, SBY mengoreksi kerancuan sistem presidensial yang terjadi selama ini.

Demikian antara lain benang merah yang mencuat dalam diskusi bertajuk "Memperkuat Sistem Presidensial Pasca Pilpres 2009" di Hotel Nikko Jakarta, Selasa (23/6/2009). Hadir dalam diskusi itu, Ketua Partnership for Government Reform Marzuki Darusman, Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye SBY-Boediono, Bara Hasibuan, dan Sekjen Perhimpunan Pendidikan Demokrasi, Robertus Robet.

Bara Hasibuan mengatakan, selama ini ada kerancuan dalam sistem presidensial yang dianut Indonesia dengan keberadaan multipartai. Padahal amandemen konstitusi dengan jelas mengatakan bahwa presiden dipilih langsung oleh rakyat.

Kerancuan itu membuat presiden kerap mengalami hambatan. Dalam mengambil kebijakan presiden harus melakukan negosiasi-negosiasi dengan partai-partai di parlemen.

"Presiden sering mengalami hambatan akibat tekanan dari DPR, sehingga pembuatan kebijakan menjadi berlarut-larut. Kita ingin efisiensi dalam proses politik," kata Bara.
 
Selama periode 2004-2009, Bara juga menilai sistem presidensial kurang berjalan baik. Khususnya, dalam hubungan antara Presiden dan Wakil Presiden, Wapres terkesan jalan sendiri, bahkan mengklaim keberhasilan pemerintah sebagai keberhasilan pribadi. 

"Ke depan, kita melihat ada upaya dari SBY sebagai incumbent untuk melakukan pemurnian sistem presidensial, sesuai dengan UUD 1945. Hal itu terlihat dari cawapres yang dipilih SBY, yang bukan orang partai," ujarnya.

Bara mengatakan, SBY ingin mengoreksi sistem presidensial, walaupun ada risiko-risiko politik dan resistensi politik, baik dari parpol mitra politiknya, maupun parpol lawan politiknya. Di antaranya, dengan memilih Boediono sebagai Wakil Presiden.

"Pemilihan Boediono tersebut berdasarkan keputusan SBY sendiri.  Boediono sengaja dipilih SBY untuk memperkuat pelaksanaan sistem presidensial," tegas Bara.
 
Sementara Marzuki Darusman mengatakan, untuk memurnikan sistem presidensial ada beberapa hal yang mutlak harus dilakukan. Pertama, melalui konvensi bahwa presiden dan wakil presiden tidak boleh berasal dari partai berbeda.

"Capres dan cawapres harus berasal dari satu partai, seperti yang dilakukan pasangan SBY-Boediono. Berbeda dengan pasangan JK-Wiranto atau Mega-Prabowo yang masing-masing berasal dari partai berbeda," katanya.
 
Langkah berikutnya, lanjut Marzuki, membentuk kabinet ahli atau zaken kabinet yang diisi oleh ahli atau teknokrat. Pelaksanaan sistem presidensial murni akan konsisten jika partai menempatkan orang-orang di kabinet yang tidak memiliki jabatan struktural di partai.

"Artinya, wakil-wakil partai yang duduk di kabinet harus dipilih yang memang memiliki kemampuan dan harus melepaskan jabatannya di partai. Sehingga, saat duduk di kabinet dia tidak mewakili partai," ujarnya.
 
Marzuki juga menekankan perlunya penyederhanaan partai politik secara bertahap. Cara yang dilakukan bisa melalui sistem ambang batas suara di parlemen maupun mendorong demokratisasi di tubuh partai. "Demokratisasi di tubuh partai krusial mengingat partai-partai baru yang ada sekarang ini kebanyakan adalah sempalan partai lama," tandas Marzuki.

(djo/nrl)