Penilaian itu disampaikan sekjen Jaringan Nusantara (JN), Andi Arief, kepada detikcom, Minggu (21/6/2009). JN adalah salah satu ormas pendukung SBY-Boediono.
Andi menjelaskan, di era SBY, posisi wapres diberikan keleluasaan menjalankan berbagai tugas kenegaraan. Hal ini jauh berbeda di era pemerintahan sebelumnya.
"Jika JK mengklaim kesuksesan kebijakan pemerintah, sama saja ibarat Komandan Densus 88 mengklaim kesuksesan menangkap teroris. Itu dianggap bukan keberhasilan Polri atau negara," ujar Andi.
Sikap JK itu, sambung Andi, dapat menimbulkan situasi nasional yang tidak sehat. Setiap pejabat negara bisa saja mengklaim berbagai kebijakan pemerintah menurut versinya masing-masing.
"Menkes mengklaim paling berjasa mengurus 79 juta rakyat dengan Jamkesmas. Menhut menyelamatkan hutan, Menkeu menyelamatkan keuangan negara dan para gubernur mengkalim sukses daerahnya," ungkap Andi.
Padahal, kata Andi, dalam sistem ketatanegaraan RI, wapres dan menteri adalah tangan kanan presiden. Sedangkan gubernur adalah tangan kiri.
"Kalau dilihat dari kerja para menteri dan gubernur klaim JK tidak ada artinya," tukas Andi.
Dalam kampanyenya, JK mengklaim berbagai keberhasilan pemerintah adalah hasil kerja dirinya. Klaim JK antara lain, proses perdamaian di Aceh dan keamanan di Bali.
(djo/irw)











































