.webp)
"Kalau saling klaim begini, kita tidak tahu siapa yang salah siapa yang benar. Dulu katanya 'Bersama Kita Bisa'. Kita pertanyakan slogan ini," kata pengamat politik UI Andrinof Chaniago dalam Dialog Kenegaraan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (19/6/2009).
Menurut Andrinof, yang terpenting saat ini adalah memaparkan visi misi dan program yang akan dilakukan dalam 5 tahun ke depan jika terpilih. Porsi untuk saling klaim, kata dia, sudahlah cukup.
"Kita bukan mau membawa ini ke museum pemerintahan kan?," kritiknya.
Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Sukses SBY-Boediono, Bara Hasibuan
mengatakan, mengklaim keberhasilan adalah hal yang wajar bagi incumbent yang maju lagi dalam Pilpres berikutnya. Hal ini penting untuk meyakinkan masyarakat bahwa pemerintahan sudah berjalan baik.
"Di negara mana pun ini (klaim incumbent) pasti terjadi," kata Bara.
Soal klaim JK yang membantu proses perdamaian Aceh dilakukan sendiri tanpa peran SBY, Bara tidak sependapat dengan hal tersebut. Sebab, katanya, dalam sistem presidensil tidak ada satu pun kebijakan yang diputus di luar peran presiden sebagai kepala pemerintahan.
"Tidak mungkin kebijakan diambil tanpa peran presiden, sebab kalau gagal presiden paling bertanggung jawab," ujarnya.
Sementara itu, anggota Tim Sukses JK-Wiranto, Ali Mochtar Ngabalin mengatakan tidak ada satu pun dokumen negara yang menyatakan siap bertanggung jawab terhadap langkah-langkah penyelesaian Aceh, kecuali JK yang langsung turun ke lapangan.
"Kalau gagal, tidak ada satu pun yang berani bertanggung jawab kalau tidak Pak Jusuf yang digantung," tandasnya.
(lrn/aan)
