.webp)
"Pak JK dan Pak Wiranto tidak menolak gaji dan tunjangan. Sesuai UU, itu hak mereka untuk menerima gaji," ujar Juru Bicara Tim Kampanye JK-Wiranto, Yuddy Chrisnandi, kepada detikcom, Kamis (18/6/2009).
Menurut Yuddy, JK tidak menggunakan gaji dan tunjangannya untuk kepentingan pribadi dan keluarganya. JK yang seorang pengusaha sudah mampu menghidupi keluarganya sendiri.
JK, lanjut Yuddy, telah mengalihkan gaji dan tunjangannya pada kepentingan sosial. JK menyantunkannya pada pesantren, lembaga pendidikan dan partai.
"Beliau Ketua Yayasan Pesantren NU di Sulsel dan ikut organisasi keagamaan, serta penyantun sejumlah lembaga pendidikan. Beliau juga ketum partai, pasti kan banyak membiayai kalau ketum partai," jelasnya.
Sedangkan gaji dan tunjangan bagi Wiranto, Yuddy meminta hal itu dilihat jika ketua umum Hanura itu terpilih sebagai wapres.
"Dia kan sekarang nggak punya jabatan jadi nggak punya gaji. Bagaimana dia memperlakukan gajinya ya nanti saja kalau sudah terpilih," katanya.
Yuddy mempertanyakan bila Mega dan Prabowo tidak menerima gaji dan tunjangan. "Untuk sehari-hari dari mana? Kalau saudara beliau datang ke Istana dan kerabat minta uang sekolah bagaimana? Kalau merasa cukup kasihkan gaji untuk amal untuk saudara," imbuh mantan Ketua Umum BEM UI ini.
Oleh karena itu, Yuddy mengaku JK-Wiranto tidak akan latah dengan isu yang digelontorkan Mega-Prabowo. Isu gaji dan tunjangan tidak efektif untuk menarik perhatian mayarakat.
"Itu bukan sebuah isu baru dan efektif karena ada 4 juta PNS yang mengharapkan gaji dan tunjangan mereka dibayar. Juga ada 40 juta buruh yang bekerja di sektor industri yang mengharapkan upah. Ini akan menjadi tidak baik, jika mereka disuruh ikut-ikutan," tandasnya.
(nik/iy)
