Merasa Tak Jadi Pemohon, Golkar Klarifikasi ke MK

Jakarta - Partai Golkar merasa tidak menjadi pemohon dalam perkara pemilu yang diputus Mahkamah Konstitusi (MK) menyangkut pembatalan caleg terpilih hasil penghitungan tahap ketiga. Karena itu Golkar akan meminta klarifikasi ke MK mengapa partai berlambang beringin tersebut ditulis sebagai pemohon dalam amar putusan.

"Golkar akan mengajukan klarifikasi ke MK bahwa Golkar tidak pernah jadi pemohon," kata Wakil Sekjen DPP Golkar Rully Chairul Azwar di Kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Kamis (18/6/2009).

Dalam amar putusan MK nomor 74-80-94-59-67/PHPU.C-VII/2009 tersebut, tertulis 5 parpol sebagai pemohon, yakni PKB, PAN, Golkar, Gerindra, dan PPP. Nama Ketum Jusuf Kalla dan Sekjen Sumarsono juga tercantum di sana.

Selain itu, Golkar juga minta klarifikasi KPU tekait pelaksanaan putusan MK tersebut. Sebab di satu sisi MK tidak mengubah peraturan KPU Nomor 15  tahun 2009 tentang Penetapan Caleg dan Kursi, sementara di sisi lain MK meminta KPU menghitung sesuai cara yang dimaui MK.

Cara yang dimaui MK adalah, pada penghitungan tahap ketiga, seluruh sisa suara dari seluruh dapil ditarik ke provinsi untuk dicari BPP baru. Sementara cara yang kemarin dipakai KPU adalah hanya sisa suara dari dapil yang memiliki sisa kursi saja yang ditarik ke provinsi.

Menurut Rully, jika MK mengatakan tidak mengubah peraturan KPU, berarti cara yang dipakai adalah cara KPU. Dan menurutnya KPU telah benar dalam melaksanakan Peraturan Nomor 15 tersebut. Sedangkan jika MK menghendaki KPU memakai cara yang dimaui MK, maka otomatis KPU harus mengubah peraturan terlebih dulu.

"Dan untuk itu peraturan KPU harus dijudicial review ke Mahkamah Agung (MA)dulu. Karena itu bukan kewenangannya MK," kata Rully.

(sho/yid)