Pendukung SBY-Boediono Tak Puas Penuntasan Kasus HAM

Jakarta - Pendukung pasangan SBY-Boediono merasa tidak puas atas penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu, termasuk di saat pemerintahan SBY-JK. Oleh sebab itu, mereka meminta agar kasus pelanggaran itu segera diselesaikan.

"Sepanjang mereka (para korban dan keluarga korban pelanggaran HAM) belum
merasakan adanya keadilan. Kita juga merasa belum puas," kata anggota Tim
Nasional Kampanye SBY-Boediono, Ramadan Pohan.

Hal itu dikatakan dia di sela-sela Konser Budaya dan Peluncuran Buku 'Selepas Bapaku Hilang' karya Nganthi Wani (putri aktivis Wiji Thukul) di Graha Bhakti Budaya, Taman Ismail Marzuki, Jl Cikini Raya, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (16/6/2009).

Dalam acara itu, selain diikuti pembacaan puisi oleh Nganthi yang sudah membuat puisi tentang ayahnya yang hilang hingga sekarang, juga dihadiri penyanyi Iwan Fals, Oppie Andaresta, Andi Rif, Sitok Srengenge, Suciwati (istri Munir) dan Sipon (istri Wiji Thukul) dan sejumlah keluarga korban berbagai kasus pelanggaran HAM lainnya.

"Kalau zaman dulu ada puluhan ribu, ibu-ibu dan kaum perempuan yang kehilangan suami. Sekarang masih ada, oleh karenanya kita harus waspada karena para pembunuh masih berada di sekitar kita," ujarnya yang juga caleg DPR terpilih dari Partai Demokrat Dapil VII Jatim itu.

Tanpa menunjuk hidung, Pohan mengatakan, saat ini ada politisi yang seolah-olah tidak merasa bersalah dan bertanggung jawab atas peristiwa di masa lalu, khususnya karena jabatannya saat itu.

"Saat ini jangan ada lagi pembiaran. Itu yang mereka (Sipon, Nganthi dan Suciwati) takutkan," tandasnya.

Ketika ditanya, kenapa dirinya hadir diacara kesenian dan budaya yang
mengetengahkan persoalan HAM itu. Pohan yang juga didampingi penasehat Forum
Harmoni Nusantara (Forsas) Panangian Simanungkalit, Ketua Forsas Survenov Sirait menjelaskan, pihaknya tidak ingin mengungkit kasus itu di tengah pertarungan para capres-cawapres di Pilpres ini.

Apalagi dengan keberadaan Wiranto dan Prabowo, yang disebut-sebut terkait berbagai kasus pelanggaran HAM, sebagai lawan politik SBY-Boediono.

"Dalam acara budaya itu, apa yang ditanyakan Sipon, Nganthi dan Suciwati jangan dilupakan. Kita semua yang masih ingat peristiwa 11 tahun lalu bertanya, kenapa kasus ini tidak kunjung selesai, termasuk di era pemerintahan SBY-JK," tegasnya.

Pohan juga menegaskan, acara budaya tentang HAM ini sering dilakukan, terlepas ada Pilpres atau tidak.

"Kenapa baru sekarang? Mereka dan panitia yang jawab. Tapi kami ikut merasakan keprihatinan mereka itu," pungkasnya.


(zal/lrn)