"Tidak pernah sedikit pun SBY mengklaim berbagai keberhasilan pemerintah sebagai hasil kerjanya sendiri. SBY selalu mengatakan berbagai pihak di pemerintahan juga memberikan kontribusi, apakah itu Wakil Presiden maupun anggota kabinet," kata Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Sukses SBY, Bara Hasibuan, saat mendampingi SBY berkampanye di Lampung, Selasa (16/6/09).
Bahkan soal perdamaian di Aceh, lanjut Bara, SBY secara terbuka mengakui kontribusi dari Wakil Presiden Kalla. Begitu juga dengan pertumbuhan ekonomi yang dapat mencapai angka 6% pada tahun lalu, merupakan hasil kerja keras semua pihak di pemerintahan. Program-program seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), juga merupakan kebijakan pemerintah yang dilaksanakan atas persetujuan dan bahkan supervisi Presiden.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Bara, dalam sistem presidesial di semua negara, segala keputusan dan kebijakan berada penuh di tangan Presiden. Presiden tentu dapat mendelegasikan otoritas kepada Wakil Presiden maupun menteri-menteri, tetapi tidak bisa mereka mengambil suatu keputusan tanpa mendapat persetujuan presiden.
"Makanya, hanya ada Keputusan Presiden, tidak ada Keputusan Wakil Presiden," tutur Bara.
Sistem presidensial seperti yang berlaku di Indonesia, juga memposisikan Presiden sebagai penanggung jawab semua kebijakan dan program pemerintah di hadapan rakyat. Kalau rakyat menggangapnya gagal, tentunya yang bersangkutan tidak akan terpilih lagi.
"Jadi yang bertanggung jawab kepada rakyat adalah Presiden, bukan yang lain," tandas Bara.
(djo/anw)











































