Isu Kontrak Politik SBY-PKS Bisa Rusak Sosbud Indonesia Timur

Jakarta - Isu kontrak politik SBY-PKS soal jatah Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Agama, dan penerapan Syariat Islam beredar di kawasan Indonesia timur. Isu ini dinilai bisa merusak tatanan sosial budaya (Sosbud) di sana.

Demikian diungkapkan Direktur Eksekutif The Institute for Regional Institutions and
Networks (IRIAN Institute), Velix Wanggai, kepada detikcom dalam rilisnya, Senin (15/6/2009).

"Masyarakat Indonesia Timur kecewa jika ada kelompok yang melontarkan isu demikian. Berita-berita tidak jelas seperti itu hanya akan merusak ikatan sosial budaya yang telah lama terjalin baik di wilayah Indonesia Timur," tegas Velix.

Tokoh muda Papua ini menuturkan, sejak sebulan belakangan ini isu kontrak politik SBY dengan PKS terus menyebar luas di wilayah Indonesia Timur, baik melalui SMS, email, ataupun milis. "SMS dan berita-berita tak jelas ini masih terus beredar di Papua. Hari ini saya juga masih menerima SMS
tersebut," ungkap Velix.

Velix menilai ada kelompok-kelompok tertentu yang ingin mengkapitalisasi keberagaman suku, agama, dan ras di wilayah Indonesia Timur. Padahal, dalam empat atau lima tahun terakhir ini, kondisi sosial politik kondusif dan proses demokrasi dan desentralisasi mulai terkonsolidasi di daerah-daerah, termasuk di wilayah Indonesia Timur.

"Harmoni sosial sudah terbangun pasca beberapa konflik horizontal yang pecah di Sulawesi Tengah, Maluku, dan Maluku Utara. Masyarakat kini sedang meletakkan landasan baru dalam membangun rumah perdamaian yang hakiki melalui proses kultural, proses birokrasi dan pembangunan, maupun proses representasi politik. Jangan sampai upaya ini dirusak oleh gerakan-gerakan yang  hanya mempolitisasi SARA, aliran, dan primordialisme," tandas Velix. 

Di Papua, misalnya, pemerintahan SBY mendorong lahirnya Majelis Rakyat Papua (MRP) pada akhir tahun 2004. MRP adalah lembaga representasi kultural yang mengakomodasi kaum agama, adat, dan perempuan. Lembaga ini diharapkan mempromosikan perdamaian dan kehidupan yang harmoni di masyarakat Papua yang beragam.

Menurut Velix, dalam beberapa tahun terakhir, Pemerintahan SBY juga telah memberikan ruang yang besar bagi daerah-daerah untuk berekspresi dalam membangun daerah. SBY mendorong lahirnya daerah-daerah otonom baru di tingkat kabupaten/kota yang bertujuan untuk mendekatkan fungsi pelayanan publik ke rakyat maupun semakin terwakilinya masyarakat di Indonesia Timur.
 
"Harapannya adalah perdamaian melalui pembangunan (peace through development) dapat tercipta melalui pemekaran wilayah yang terjadi," ungkap Velix.

Velix menandaskan, kehidupan antarumat beragama telah terbangun dengan baik selama ratusan tahun di wilayah Timur Indonesia. Adat menjadi salah satu panduan utama dalam merekatkan hubungan antarpemeluk agama yang berbeda. Bahkan, dalam kehidupan politik modern kini, telah berkembang pandangan bahwa akomodasi politik antaragama menjadi faktor penting.


(djo/sho)