Beberkan Peran di Perdamaian Aceh, Tim SBY Nilai JK Tak Etis

Jakarta - Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional SBY-Boediono Bara Hasibuan menilai pernyataan capres Partai Golkar, Jusuf Kalla (JK) terkait siapa yang paling berjasa terhadap perjanjian damai Aceh yang ditandatangani di Helsinki, Finlandia sebagai tindakan tidak etis.

"Kita semua tahu Jusuf Kalla sampai saat ini masih menjabat sebagai wakil presiden RI. Itu artinya dia masih menjadi bagian pokok dari pemerintahan ini yang dipimpin oleh Presiden Yudhoyono. Bagaimana mungkin seorang wakil presiden menyerang secara terbuka kepala sebuah pemerintahan di mana dia masih menjadi bagian penting di dalamnya," kata Bara dalam rilisnya yang diterima detikcom, Minggu (14/6/2009).

Menurut mantan politisi PAN ini, pernyataan JK tersebut dinilai tidak mematuhi prinsip presidensialisme yang dianut konstitusi Indonesia. Menurutnya, dalam sistem presidensial, presiden sebagai sebagai satu-satunya kepala pemerintahan dan kepala negara memberikan keputusan akhir dan bertanggung jawab penuh atas semua keputusan dan kebijakan pemerintah seperti perdamaian di Aceh.

"Dalam proses negosiasi dengan GAM, bisa saja Wakil Presiden Jusuf Kalla berperan besar tetapi keputusan akhir dibuat oleh Yudhoyono sebagai presiden," papar Bara

"Tidak mungkin perjanjian tersebut dapat diteken oleh pihak Indonesia tanpa Yudhoyono sebagai presiden memberikan persetujuan. Dan memang kenyataannya setiap pasal yang ada di perjanjian perdamaian diperiksa dengan seksama dan disetujui langsung oleh Presiden Yudhoyono," Lanjutnya.

Sabtu (13/6/2009), Jusuf Kalla melontarkan kritikan terbuka kepada  SBY mengenai siapa yang paling berjasa di balik suksesnya perundingan damai Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). JK menyampaikan hal itu saat berbicara di Anjong Monmata, Banda Aceh.

Menurut JK, semua risiko perjanjian Aceh yang akhirnya menjadikan Aceh damai seperti sekarang ini adalah berkat kerja keras dan sentuhan tangan halusnya. Semua risiko pun diambilnya saat itu sampai harus menandatangani perjanjian karena SBY tidak mau.

"Coba periksa, tidak ada tandatangan siapapun kecuali tanda tangan saya di dalam perjanjian perdamaian Helsinki. Saya pernah minta tandatangan soal partai lokal, tetapi presiden tidak mau. Akhirnya saya yang menandatangani dengan segala risiko setelah 10 kali saya membaca surat Yasin bersama istri saya," kata JK.

(yid/iy)