Lembaga Survei Ikut Giring Opini Publik pada Pasangan Tertentu

Jakarta - Hasil survei yang dirilis lembaga-lembaga survei dinilai ikut menggiring opini publik pada pasangan pilpres tertentu. Kondisi ini dinilai membingungkan masyarakat, dan membuat lembaga-lembaga survei menjadi tidak independen lagi.

Demikian diungkapkan Direktur Eksekutif Media Centre Gerakan Pro SBY (GPS), Anto Sudarto dalam rilis yang diterima detikcom lewat surat elektronik, Sabtu (13/6/2009).

Anto juga menilai kredibilitas lembaga survei tengah merosot dimata publik. Karena survei yang dirilis berusaha memenuhi pesanan penyandang dana.

Soal penyandang dana itu, Anto mengatakan sebenarnya wajar-wajar saja. Namun, publikasi hasil-hasil survei perlu memenuhi kode etik.

Menurutnya, etikanya adalah lembaga survei yang dipesan untuk melakukan survei hanya memberikan hasil surveinya pada pihak pemesan. Kecuali, lembaga survei tersebut bergerak independen yang dibiayai masyarakat.

Anto mengakui hasil lembaga survei cenderung menggiring opini publik untuk mengikuti suara mayoritas. Kecenderungan inilah yang dimanfaatkan kontestan Pilpres untuk menarik dukungan suara. Hasil survei juga bermanfaat untuk meningkatkan kepercayaan diri tim suksesnya.

"Pada posisi ini hasil survei menjadi alat political marketing (pemasaran politik) disamping iklan politik," ungkapnya.

Maka itu, Anto menyarankan perlu diwaspadai hadirnya lembaga-lembaga survei yang tiba-tiba muncul di tengah-tengah masyarakat pada saat terjadi persaingan politik nasional maupun lokal seperti Pilpres dan Pilkada.

Menurut Anto, lembaga seperti ini biasanya lembaga survei yang dibuat peserta Pilpres atau Pilkada. "Tujuannya jelas, hasil-hasilnya pasti memenangkan kandidat yang menjadi donaturnya," jelas Anto.

Dikatakan dia, asosiasi lembaga survei harus membuat aturan main yang jelas serta kode etik dalam penggunaan metodologi, dan publikasi hasil survei. Hasil survei yang dipublikasikan harus bisa dipertanggungjawabkan di depan akademisi dan asosiasi lembaga survei. (Rez/irw)