Kontrak Politik Cermin Ketidakpuasan Rakyat

Jakarta - Maraknya berbagai kontrak politik yang dilakukan capres-cawapres belakangan ini merupakan wujud ketidakpuasan masyarakat dari pemerintahan sebelumnya. Masyarakat tidak akan meminta pasangan calon untuk meneken kontrak jika pemerintahan sebelumnya sesuai yang diharapkan.

Demikian disampaikan pakar komunikasi politik dari UIN Bandung Asep Syaifullah Muhtadi dalam diskusi bertajuk 'Kontrak Politik' di Warung Daun', Jl Pakubuwono, Jaksel, Sabtu (13/5/2009).

"Jika publik puas, publik tidak akan minta  kontrak-kontrak seperti itu," tegasnya.

Menurut Asep, kontrak politik yang dilakukan pasangan calon tertentu bisa jadi tidak mencerdaskan masyarakat, ketika presiden terpilih tidak memenuhinya. "Karena komitmen moral dalam kontrak sudah diabaikan," katanya.

Ketimbang terjadi pengabaian komitmen moral, lanjutnya, lebih baik masyarakat mendorong pasangan calon agar melaksanakan janjinya secara konsekuen.

Sementara itu, anggota Tim Sukses Mega-Prabowo Hasto Kristiyanto mengatakan, kontrak politik yang dilakukan pihaknya merupakan bagian  dari usaha memenuhi keinginan rakyat yang 'berteriak' dari bawah. Mega-Prabowo sudah meneken kontrak politik dengan kaum buruh soal penghapusan sistem kerja kontrak (out sourcing) dan dengan mahasiswa terkait  pencabutan UU Badan Hukum Pendidkan.

(lrn/djo)