Tim Ekonomi Mega-Prabowo Protes Disebut Ekonomi Komando

Jakarta - Tim ekonomi pasangan Mega-Prabowo tidak terima jika konsep ekonomi kerakyatan yang diusungnya disebut ekonomi komando ala komunis. Menurut mereka, salah besar jika ekonomi kerakyatan disebut sebagai ekonomi komando yang dekat dengan ekonomi komunis.

"Ini jangan dipelintir, dalam ekonomi komando itu negara sangat dominan. Dalam ekonomi kerakyatan, pemerintah pro aktif memperjuangkan kesejahteraan rakyat.
Salah satunya dengan menyediakan lapangan kerja," ujar Dewan Pakar Ekonomi Mega Institute, Hendrawan Supratikno.

Hal ini disampaikan Hendrawan dalam diskusi perbandingan kinerja presiden Megawati dan SBY di Mega-Prabowo Media Center, Jl Prapanca Raya, Jakarta
Selatan, Kamis, (11/6/2009).

Hendrawan menambahkan peran pemerintah dalam ekonomi kerakyatan bertujuan untuk melindungi kepentingan rakyat banyak. Contohnya jika saat panen, harga produk hasil pertanian sangat turun, maka pemerintah berhak menentukan harga pasar untuk melindungi petani. "Di sana pemerintah intervensi untuk menstabilkan harga," jelasnya.

Menurut Hendrawan, ekonomi kerakyatan telah ada dalam UUD 1945, yang menjadi kontrak seluruh bangsa Indonesia. Jadi salah jika ekonomi kerakyatan dinilai
sebagai sesuatu yang baru.

"Di pasal 33 UUD 1945 itu ada pokok-pokok ekonomi kerakyatan. Cabang-cabang produksi serta sumber daya alam yang penting dikuasai negara dan digunakan
sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat," jelasnya.

(rdf/yid)