KPU Kerepotan Hadapi Tim Sukses 'Ilegal'

Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengeluhkan banyaknya tim sukses 'ilegal' diluar tim sukses resmi yang sudah terdaftar di KPU. KPU pun mengaku dibuat repot oleh tim operasi senyap ini.

"Kalau bukan tim sukses resmi ya sulit, kalau ada tim sukses ilegal KPU tidak bisa apa-apa, yang bisa dikenakan sanksi yang sudah resmi terdaftar," tutur Anggota KPU, Andi Nurpati, saat ditemui wartawan di Gedung KPU, Jl. Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Rabu (10/6/2009).

KPU berharap capres-cawapres mendaftarkan semua orang yang akan ikut berkampanye sebagai tim suksesnya. Dengan cara ini pemilu dapat dipantau
dengan baik oleh KPU. "Kalau memang tim sukses sebaiknya dilaporkan secara resmi, bertindaklah secara bijak," tutur Andi.

Andi mengingatkan kembali hal-hal yang tidak boleh dilanggar dalam kampanye pilpres 2 Juni s/d 4 Juli 2009. Andi juga meminta bantuan Bawaslu untuk mengawasi hal ini. "Bawaslu jangan salah tafsir, harus diperhatikan apakah dalam kegiatan mereka ada unsur kampanye atau tidak," tegasnya.

"Misalnya PNS boleh saja ikut kampanye tetapi tidak boleh memakai atribut dan fasilitas milik negara, apalagi menggiring PNS lain. Kalau terjadi  pelanggaran yang bisa menghukum paling atasannya," tutur Andi.

(van/yid)