"Siapapun yang jadi presiden harus mau menegakkan HAM. Semuanya kita lihat visi-misi yang bagus soal HAM-nya kurang," kata Victor dalam acara diskusi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (9/6/2009).
Menurutnya, para capres harus mempunyai visi yang mendorong lembaga seperti Komnas HAM dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menjadi lembaga yang bekerja optimal. Jadi, lanjutnya, siapapun yang memimpin nanti harus bisa memberikan solusi atas korban-korban yang menjadi pelanggaran HAM.Β
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara itu Koordinator Human Right Working, Rafendi Djamin meminta publik tidak hanya terjebak pada visi-misi capres dan cawapres saja dalam menentukan pilihannya. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga agar tidak salah pilih karena gegabah tidak mempertimbangkan secara matang.
"Kompetensi itu bisa dilihat dari tindakan, ucapan, pengalaman dan catatan capres-cawapres termasuk di bidang penegakan HAM. Jangan terjebak pada retorika," papar Rafendi.
Rencannya beberapa LSM akan mengadakan debat capres tandingan dari KPU di Taman Ismail Marzuki tanggal 24, 26, dan 27 Juni nanti. Debat akan difokuskan tentang pandangan-pandangan dan visi-misi para capres terhadap HAM. (yid/ndr)











































