"Pemerintah tidak konsisten dengan membiarkan para komisaris menjadi tim pemenangan SBY-Boediono. Padahal itu bisa mengganggu prinsip good corporate governance," jelas Ketua Masyarakat Profesional Madani Ismed haqsan Putro kepada detikcom, Senin (8/6/2009).
Saat ini komisaris BUMN yang jadi tim inti pemenangan SBY-Boediono antara lain, mantan Kapolri Jenderal Pol Sutanto, yang menjabat sebagai komisaris utama PT Pertamina. Sutanto saat ini menjadi Ketua Dewan Pembina Gerakan Pro SBY (GPS). Sementara Komisaris Utama PT Indosat Tbk Soeprapto saat ini menjadi di Tim
Sekoci SBY-Boediono. Soeprapto merupakan pimpinan "operasi senyap" untuk memenangkan pasangan SBY-Boediono.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
serikat pekerja PLN yang memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto. "Harusnya pemerintah memberhentikan Sutanto maupun Soeprapto jika memang menjadi tim sukses SBY-Boediono," tandas Ismet.
Sementara Sekertaris Kementerian BUMN Said Didu saat dihubungi detikcom mengatakan, saat ini persoalan komisaris BUMN yang jadi tim sukses pasangan
capres-cawapres sudah bukan kewenangan Kementerian BUMN. Sebab sudah menyangkut masalah hukum yang ada di tangan Bawaslu.
"Kami sudah mengeluarkan surat edaran untuk menindak para pejabat BUMN yang terlibat tim sukses. Jadi sekarang kewenangan tersebut ada di Bawaslu," pungkas
Didu.
(zal/yid)











































