Isu Bisnis Pejabat Tak Akan Raih Simpati Rakyat

Jakarta - Saling sindir soal bisnis pejabat antara capres Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Jusuf Kalla (JK) dinilai tidak akan banyak meraih simpati masyarakat. Hal ini karena isu tersebut terlalu elitis untuk masyarakat pemilih Indonesia yang mayoritas berpendidikan menengah ke bawah.

"Isu ini hanya untuk kalangan elit, sama seperti isu HAM. Ini nggak sampai ke masyarakat," kata pakar komunikasi politik dari Universitas Indonesia (UI) Effendi Gazali saat dihubungi detikcom, Minggu (7/6/2009) malam.

Effendi memperkirakan, hanya 15 persen dari kalangan elit yang mungkin terpengaruh isu tersebut. Dan 15 persen tersebut cenderung memilih JK.

"JK pasti banyak dukungan dari para pengusaha," katanya soal kalangan elit tersebut.

Menurut Effendi, isu-isu merakyat seperti sembako murah dan kredit murah lah yang lebih mengena untuk menarik simpati masyarakat.

"Yang menguasai hajat hidup orang banyak," cetusnya.

Isu bisnis keluarga berawal dari pidato SBY-Boediono saat deklarasi keduanya di Bandung 15 Mei lalu. Baik SBY maupun Boediono mengatakan pejabat negara sebaiknya tidak menjalankan bisnis karena akan terjadi konflik kepentingan dalam menjalankan tugas.

Hal ini lantas dipertajam dengan pidato SBY dalam pidatonya di Arena PRJ, Kemayoran Jakpus, Kamis 4 Juni lalu. "Ingat kerajaan dan gurita bisnis keluarga pejabat di pemerintah lalulah yang membikin semakin jatuh negara kita," kata SBY.

Mendengar sindiran tersebut, JK menangkis, bahwa bisnis bagi pejabat negara adalah hal yang tidak dilarang asal sesuai aturan. Bahkan, penguasaha/pedagang merupakan pekerjaan yang mulia karena turut membantu pertumbuhan perekonomian negara.

(lrn/did)