Barindo Raya Harapkan Ekonomi Bangsa Kembali ke UUD 1945

Jakarta - Ormas Barisan Indonesia Raya (Barindo Raya) melihat sistem ekonomi yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, pelan-pelan mulai digrogoti paham ekonomi neoliberal. Dikhawatirkan hal tersebut dapat mengancam ekonomi kerakyatan.

"Kami menolak NKRI menggunakan ideologi neoliberalisme, karena hanya akan mengutamakan kepentingan asing dan segelintir pengusaha dan mematikan ekonomi kerakyatan," kata Sekjen DPP Barindo Raya, Jackson Kumaat kepada detikcom, Kamis (4/6/2009).

Jackson menambahkan, ideologi ekonomi selain berdasarkan asas UUD 1945 dan Pancasila, dikhawatirkan akan merusak sendi-sendi ekonomi kerakyatan, yang selama ini menjadi tumpuan masyarakat menengah ke bawah.

"Pasal 27 dan pasal 33 ayat 3 UUD 1945 adalah harga mati bagi Barindo Raya. Kami berharap konsep ekonomi bangsa jangan dicampur-adukan dengan paham asing," tegas Jackson.

Hegemoni ekonomi neoliberalisme, kata Jackson, semakin terlihat lima tahun terakhir. Modusnya dengan membuat peraturan-peraturan tentang perekonomian yang pro asing. Akibatnya, kemandirian ekonomi bangsa jadi terancam.

"Untuk mengantisipasi hancurnya paham ekonomi kerakyatan, kami sudah memberikan draft usulan kepada kubu Mega-Prabowo, agar konsep ekonomi nasional diarahkan kembali ke ideologi dasar yang dibangun para pendiri bangsa," tandasnya.

Barindo Raya saat ini disebut-sebut sebagai relawan pasangan Mega-Prabowo. Ormas tersebut didirikan oleh mantan Sekjen Dewan ketahanan Nasional (Watanas) Letjen TNI (Purn) M Yasin.

(zal/mok)