"Kita bukan minta pada kantongnya Pak Boediono. Tapi dari APBN atau APBD. Di Jerman dan negara eropa lainnya, pemberdayaan atau bantuan hukum kepada masyarakat ini diambil dari dana kas negara," Ketua Dewan Pengurus YLBHI, Patra M Zen.
Hal ini disampaikan dia usai meresmikan Aula Ali Sadikin dan Dialog Visi dan Misi SBY-Boediono tentang Hak Asasi dan Ekonomi di Gedung YLBHI, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (3/6/2009).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Bang Ali bilang, itu APBD untuk rakyat, LBH ngrusi rakyat. Karena kita bisa bela masyarakat miskin dan lain-lainnya," ujar Patra.
Patra menegaskan YLBHI maupun LBH Jakarta tidak akan partisan dan tidak menjadi alat politik pasangan capres-cawapres tertentu.
Menurut Patra, pihaknya telah mengajukan proposal tentang masalah
penegakan HAM di Indonesia kepada semua pasangan capres dan cawapres.
"Kita juga kirimkan surat ke KPU, kita minta ini dimasukan dalam sebagai agenda dalam debat capres-cawapres. Tapi kita belum menerima tanggapan," kata dia.
"Kita sediakan dan beri peluang kepada semua pasangan capres dan cawapres asal mau bicara soal HAM dan penegakkan hukum. Kita undang semua, tapi kita tidak mengemis-ngemis. Kalau ada Tim Mega-Prabowo dan JK-Wiranto tentunya akan kita tindak lanjuti," papar Patra.
(zal/aan)











































