Publik Sebaiknya Maafkan PD dan Ruhut

Jakarta - Permohonan maaf Partai Demokrat (PD) dan Ruhut Sitompul atas komentarnya yang berkonotasi pelecehan terhadap etnis tertentu dinilai sudah tepat. Tapi permohanan maaf tersebut tidak cukup bila ternyata terulang di masa mendatang.

"Harus ada penyesalan sehingga itu tidak terulang lagi," kata A Bakir Ihsan, pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, pada detikcom, Selasa (2/6/20009).

Kasus Ruhut ini merupakan peringatan bagi para politisi lain untuk tidak menggunakan politik simbol. Tidak hanya dalam kepentingan kampanye Pilpres 2009 terkait perebutan konstituen, tapi praktek berpolitik yang lebih luas mengingat keberagaman masyarakat.

"Masyarakat kita kan komunalitasnya amat tinggi. Mereka masih mudah tersinggung bila menyangkut simbol-simbolnya, meskipun itu tidak bersifat substantif," jelasnya.

Masyarakat juga bisa belajar bahwa konteks politik sebuah pernyataan bisa punya makna beragam. Pernyataan yang berkonotasi melecehkan terlontar secara spontan dari mulut Ruhut sebagai balasan atas 'serangan' dari lawan bicaranya dalam sebuah diskusi politik .

"Masyarakat juga perlu penyadaran bahwa pernyataan politik punya beragam makna. Hendaknya permohonan maaf itu diterima dan para politisi berpolitiklah yang santun," sambung Bakir.

(lh/nrl)