"Siapa pun capresnya, jika tidak memiliki agenda tegas dan berpihak pada korban maka tidak layak dipilih," kata Jaringan Advokasi Tambang, Siti Maemunah, dalam jumpa pers bersama di kantor Yayasan Lembaga Batuan Hukum Indonesia (YLBHI) Jl Diponegoro, Jakarta Pusat, Selasa (2/6/2009).
Dikatakan dia, penanganan salah arah korban Lapindo membuat kondisi korban semakin memburuk, luput dari Perpers dan sejumlah kebijakan pemerintah selama tiga tahun terakhir.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Oleh karena itu, para korban nantinya akan memberikan 200 surat anak-anak korban Lapindo kepada para capres agar bisa memahami dan merasakan apa yang dialami anak-anak tersebut.
Maemunah menambahkan, pihaknya juga telah mengirimkan surat pengajuan surat permohonan untuk bertemu dengan ketiga capres-cawapres. "Kami tinggal menunggu jawaban saja," ujarnya.
Selain bertemu capres dan cawapres, korban Lapindo juga akan menemui KPU untuk mendesak, intitusi penyelenggara pemilu itu memasukan agenda HAM dalam debat capres-cawapres nanti.
"KPU seharusnya memasukkan kasus Lapindo dalam debat capres agar menjadi kordinat atau tolak ukur publik dalam memilih para cepresnya," kata dia.
(zal/aan)











































