Pilpres 2009, Pertarungan Para Cawapres

Pilpres 2009, Pertarungan Para Cawapres

- detikNews
Minggu, 31 Mei 2009 19:25 WIB
Jakarta - Pilpres 2009 lebih merupakan pertarungan para cawapres, khususnya mengenai ideologi ekonominya. Sebab ketiga capres yakni SBY, JK, dan Megawati sudah terbaca track record-nya.

Hal tersebut diungkapkan pengamat ekonomi, Hendry Saparini, dalam diskusi di Mega-Prabowo Media Center, Jl Prapanca, Jakarta Selatan, Minggu (31/5/2009).

"Saat ini pertarungan paham ekonomi para cawapres. Kalau pilpres 2004, masih didominasi pertarungan nasionalis atau bukan nasionalis dan isu Jawa atau luar Jawa," kata Hendry.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Hendry menjelaskan, Megawati saat menjadi presiden tidak bersih dari kebijakan ekonomi neoliberalisme karena saat itu dia dilingkupi tim ekonomi berpaham neolib. Hanya saja, dengan menggandeng Prabowo Subianto, Mega sudah menunjukkan komitmennya untuk lebih mementingkan ekonomi kerakyatan.

"Sedangkan Jusuf Kalla saat menjadi wapres selama ini juga lebih banyak dikungkung oleh tim ekonomi yang berpaham neolib," ungkap Hendry.

Menurut Hendry, contoh nyata dampak kebijakan ekonomi SBY yang berpaham neolib antara lain, harga minyak goreng mahal karena kelapa sawit diekspor, sisanya baru untuk kebutuhan dalam negeri. Hal yang sama terjadi pada batubara.

"Indonesia kaya batubara, tapi PLN harus membeli batubara dengan harga internasional," ucapnya.

Di tempat yang sama, pengamat ekonomi Prof Nizam Jim Wiryawan mengeluarkan pernyataan senada. Menurutnya pilpres 2009 sudah tidak diwarnai soal Jawa-luar Jawa.

"Tapi pertarungan paham nasionalis dengan internasionalis, yakni yang berpaham neoliberalisme," ujarnya.

Rakyat, lanjutnya, disodori dua pilihan, yakni capres yang ingin mewujudkan ekonomi kerakyatan atau yang ingin membawa bangsa ini tetap dikendalikan kekuatan asing. Dia lantas menyetir ucapan Soekarno bahwa seorang pemimpin tidak akan bisa mewujudkan keadilan rakyat selama masih menerapkan paham ekonomi liberal.

Jim mengkritik kebijakan pemerintahan SBY yang tidak memikirkan ekonomi kerakyatan. Buktinya, dalam beberapa tahun terakhir, setiap tahunnya jumlah pasar tradisional berkurang sebanyak 15 persen. Di sisi lain, jumlah pasar-pasar modern bertambah 30 persen setiap tahunnya.


(djo/Rez)


Berita Terkait