Ubah Jadwal Semaunya, KPU Tak Belajar Pengalaman Pileg

Jakarta - KPU untuk kesekian kalinya mengubah jadwal yang dibuatnya sendiri. Deklarasi Damai Pilpres 2009 yang dijadwalkan KPU tanggal 2 Juni, bersamaan dengan hari pertama pelaksanaan kampanye, ditunda menjadi 10 Juni.

Anggota Komisi II DPR Jazuli Juwaini menyayangkan langkah sembrono KPU tersebut. Politisi PKS ini menilai KPU tidak pernah belajar dari kesalahan dan kekurangan pelaksanaan Pileg yang terkendala banyak hal akibat buruknya manajemen.

"KPU tidak menunjukkan kehendak untuk berbenah dan memperbaiki diri, buktinya baru saja tahapan Pilpres dimulai KPU sudah beberapa kali mengubah jadwal yang dibuatnya sendiri.” kata Jazuli dalam rilis yang diterima detikcom, Minggu (31/5/2009).

Menurut politisi PKS ini, sebelumnya KPU memajukan jadwal kampanye Pilpres dari rencana semula 12 Juni menjadi 2 Juni. Langkah ini pun membuat persoalan baru dan menimbulkan kritik dan polemik yang menyatakan KPU tidak profesional.

"Soal mengubah jadwal kampanye dan deklarasi damai kelihatannya sepele, tetapi bisa menimbulkan persepsi negatif dari publik bahwa KPU tidak matang dalam merencanakan sesuatu. Apalagi bukan sekali ini saja dilakukan," kritiknya.

Jazuli menambahkan, mestinya KPU mengambil pelajaran dari kasus Pileg sehingga tidak mengulang kesalahan serupa. Seringnya KPU menganulir jadwal dan kebijakanmua semdiri justru menimbulkan antipati publik kepada penyelenggara pemilu. Akibatnya muncul berbagai persoalan yang kompleks di lapangan.

"Soal pemunduruan deklarasi damai saja sekarang sudah banyak spekulasi berkembang soal motif KPU. Apa yang saya sampaikan ini sebagai bentuk antisipasi dan early warning agar KPU lebih matang, cermat, dan siap melaksanakan Pilpres," paparnya.

Jazuli menegaskan, berbagai kritik, khususnya terkait konsistensi kebijakan, pendaftaran pemilih, pengadaan dan distribusi logistik harus dijawab dengan kesiapan KPU dalam menunjukkan kinerja positif.

"Jangan seperti Pileg yang lalu, banyak terjadi kesemrawutan pelaksanaan tahapan akibat inkonsistensi kebijakan dan keputusan KPU,” pungkas Jazuli.

(yid/Rez)