PDIP Sinyalir Ada Operasi Senyap di Balik Amburadulnya DPT

Jakarta - Amburadulnya daftar pemilih tetap (DPT) disinyalir karena ada operasi senyap (intelejen) dalam penyelenggaran pemilu. Pemerintah diminta bertanggungjawab atas masalah ini.

"Adanya sadapan dan rekaman telepon dan pesan singkat kami menyimpulkan ada operasi senyap dalam pemilu," kata fungsionaris PDIP Hasto Kristianto dalam jumpa pers di ruang Fraksi PDIP di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (27/5/2009).

Hasto menambahkan PDIP setuju dengan dugaan Komnas HAM tentang adanya dugaan pelanggaran HAM dalam pemilu 9 April lalu. Pelanggaran HAM itu terbukti dalam bentuk pengabaian hak konstitusi warga dalam pemilu.

"Ada 40 juta warga yang tidak masuk DPT menurut Komnas HAM," tambahnya.

PDIP meminta pemerintah tidak lepas tanggungjawab terhadap masalah DPT. Hak angket yang diusung PDIP dan beberapa parpol lainnya merupakan permintaan penjelasan terhadap pemerintah sebagai penanggungjawab pemilu.

Fungsionaris PDIP lainnya, Yasonna Laoly mengatakan, pemerintah tidak bisa menghindar dari tanggungjawab amburadulnya DPT. Sebab data awal penyusunan DPT berasal dari DP4 Depdagri.

"Karena ketidaksiapan pemerintah menyiapkan DP4 maka seperti kebut-kebutan gitu DPT," pungkas caleg DPR terpilih ini.
(Rez/yid)