Jika Jadi Tim Sukses Capres, Pengurus Muhammadiyah Harus Non Aktif

Yogyakarta - Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengeluarkan maklumat bahwa Muhammadiyah sebagai organisasi dakwah tidak memiliki hubungan dan tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis. Bila ada pengurus di lingkungan Muhammadiyah menjadi anggota tim sukses pasangan capres cawapres, maka yang bersangkutan harus dinonaktifkan dari jabatannya sampai selesai pilpres.

Maklumat itu disampaikan oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah, Prof Dr HM Din Syamsuddin kepada wartawan di kantor PP Muhammadiyah Jl Cik Di Tiro, Yogyakarta, Rabu (27/5/2009).

"Selain itu semua fasilitas gedung, amal usaha, masjid, mushala dan institusi di lingkungan Muhammadiyah juga tidak boleh digunakan," kata Din seusai memimpin rapat koordinasi dan konsultasi Pimpinan Wilayah Muhammadiyah dan Aisyiah se-Indonesia.

Menurut Din, sampai sekarang belum ada laporan adanya pengurus Muhammadiyah yang menjadi tim sukses salah satu pasangan. Namun pihaknya berkewajiban mengeluarkan seruan ini agar netral dan tidak terjadi konflik
kepentingan.

"Kita tidak ingin terlibat politik praktis dan tidak ikut kegiatan dukung mendukung salah satu pasangan," kata Din didampingi Sekretaris Umum HA Rosyad Saleh dan Ketua Haedar Nashir dan Malik Fadjar.

Din meminta semua calon berkompetisi secara sehat dengan dilandasi etika dan sportifitas tinggi, mengedepankan program kerja, menjauhkan dari politik uang dan tidak menebar janji kosong. Selain itu meminta KPU, pemerintah, Bawaslu agar menyelenggarakan pemilu secara cermat dan transparan.

"Hendaknya semua dipersiapkan secara matang dan tidak mengulangi kesalahan yang lalu," katanya.

Pada akhir makulmat itu, Din juga meminta warga Muhammadiyah dan warga bangsa pada umumnya untuk menggunakan hak politiknya secara cerdas dalam memilih pemimpin nasional. Salah satunya dengan mengacu pada kriteria pemimpin nasional yakni:

1.Berjiwa negarawan dengan mengutamakan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan
lainya.
2. Berkarakter kuat yang ditunjukkan dengan keteguhan memegang prinsip serta kesesuaian antara kata dan tindakan.
3. Memiliki visi kebangsaan yang jelas, khususnya dalam melakukan penyelamatan atas sumberdaya alam dan kekayaan negara.
4. Mampu bekerja keras dan bekerja nyata untuk kemajuan bangsa.
5. Mengedepankan kemandirian ekonomi nasional dan mewujudkan kebijakan ekonom bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Menjaga martabat dan kedualatan negara dari berbagai intervensi dan kepentingan asing.
7. Mengagendakan perubahan yang konkret untuk keluar dari transisi dan membawa kemajuan, sejalan dengan cita-cita nasional.
8. Melakukan revitalisasi reformasi dan demokrasi yang bersifat mendasar disertai kebijakan
nasional yang mengutamakan hajat hidup rakyat.
9. Secara proporsional akomodatif terhadap aspirasi umat Islam dengan tetap menunjukkan komitmen dalam
membangun bangsa secara keseluruhan.

(bgs/djo)