FKB: Hak Angket untuk Kritisi KPU, Bukan Pemerintah

Jakarta - Dukungan FKB DPR terhadap usul hak angket tentang pelanggaran hak pemilih dalam paripurna DPR pada Selasa kemarin sebagai usaha untuk memperbaiki masalah DPT oleh KPU. FKB menilai kesalahan DPT semata-mata berada di KPU bukan di Pemerintah.

"Kita kemarin mendukung hak angket karena kita menilai masalah DPT ini harus diurus beneran oleh KPU. Jadi tidak ada kaitannya dengan pemerintah. Karena soal DPT ini murni tangung jawab KPU," kata Ketua DPP PKB Marwan Jafar kepada detikcom, Rabu (27/5/2009).

Menurut Marwan, sikap FKB yang mendukung usul hak angket dilandasi oleh semangat mencari solusi atas dugaan carut-marutnya hak pilih warga yang tak terdaftar di DPT. Hal ini diharapkan tidak terjadi lagi di masa mendatang baik di pilpres maupun pilkada.

"Kita ingin masalah DPT ini clear dan selesai sekarang, sehingga tidak perlu lagi terulang di masa mendatang, baik di pilpres maupun di pilkada," papar sekretaris FKB DPR ini.

FKB memastikan tidak akan membawa soal hak angket ini untuk mencari kesalahan pemerintah. Apalagi sampai diarahkan untuk menolak hasil pemilu. Hak angket DPT ini hanya untuk mengingatkan KPU agar dalam mengurus soal DPT lebih serius dan berhati-hati.

"Ini tidak ada hubungannya dengan presiden dan pemerintahan. Ini murni kerja KPU. Kita hanya mengkritisi. Tidak ada soal menolak hasil pemilu apalagi menjatuhkan presiden. FKB menjamin itu," paparnya.

Terkait gagalnya konsolidasi penolak hak angket DPT yang dikomandani FPD, Marwan menyayangkan sikap Ketua FPD Syarief Hasan yang tidak mengkomunikasikan masalah hak angket ini sebelumnya. Seharusnya, jika FPD berkinginan menggagalkan usul hak angket itu, jauh hari sebelum digelar rapat paripurna, FPD menjalin komunikasi dengan partai pendukung koalisi yang ada  sekarang ini.

"Kita tidak dikoordinasi dan diajak komunikasi sama Pak Syarif. Ya akhirnya kita berfikir, berarti PD tidak masalah soal ini. Kita ambil sikap mendukung karena ingin mengkritisi kerja KPU," pungkasnya.
(yid/nrl)