Para purnawirawan jenderal diminta tidak menarik anak buahnya yang masih aktif untuk ikut dalam pemenangan pilpres. Karena jika hal ini dilakukan, bisa menimbulkan konflik.
"Kekuatan TNI adalah jaringan, khususnya TNI AD yang memiliki komando teritorial. Bukan mencurigai, tapi jangan sampai incumbent mengunakan jaringan teritorial tersebut," ujar Pengamat Politik dan Militer LIPI, Ikrar Nusa Bhakti kepada detikcom, Senin (25/5/2009) malam.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Ikrar penggunaan TNI aktif maupun purnawirawan, bukanlah hal yang aneh dalam kampanye pilpres. Hal ini telah dilakukan dalam pilpres sebelumnya. "SBY pada 2004 melakukan hal ini," jelasnya.
Ikrar menambahkan para jenderal ini akan memanfaatkan jaringan organisasi kemasyarakatan (ormas) untuk menggalang dukungan massa. Walau tidak seefektif pada saat Orde Baru, mungkin saja para purnawirawan jenderal tersebut memanfaatkan cara-cara yang sama.
"Dahulu karang taruna, KNPI, AMPI itu diciptakan negara untuk menjaga kekuasaan Soeharto. Bisa saja metode-metode pada Orde Baru digunakan lagi," jelasnya.
(rdf/fiq)











































