Mubarok: SBY Tidak Pernah Kontrak Jatah Menteri

Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Ahmad Mubarok membantah hanya PKS yang sudah mendapat jatah menteri dari koalisi pendukung SBY. Berita soal jatah menteri PKS itu bohong dan dimaksudkan untuk menggembosi dukungan terhadap SBY-Boediono.

"Kita hanya menandatangani kontrak politik soal visi bersama, tidak ada itu soal jatah menteri. Kalau ada yang bilang, itu ngaku-ngaku saja untuk merusak supaya orang jangan milih SBY," kata Mubarok kepada detikcom, Senin (25/5/2009).

Menurut orang nomor 2 di PD ini, kesepakatan koalisi antara SBY dan partai pendukung hanya berkisar soal masalah visi kebangsaan. Hal-hal yang terkait dengan bagi-bagi kekuasaan akan dibicarakan lebih lanjut karena hal itu murni kewenangan presiden.

"Pembicaraannya soal bagaimana meningkatkan kesejahteraan, soal pendidikan. Pak SBY tidak mau bicara soal jatah menteri. Itu prerogatif beliau," paparnya.

Sebelumnya diberitakan beberapa partai pendukung SBY yang menentang cawapres Boediono, seperti PPP, dan PKS, akhirnya luluh karena ada kesepakatan jatah kursi di kabinet jika pasangan SBY-Boediono terpilih.

Bahkan PKS disebut-sebut telah mengajukan tujuh nama terkait posisi menteri tersebut. Presiden PKS Tifatul Sembiring diusulkan sebagai Menkominfo, Anggota FPKS Suswono sebagai Mentan, Ketua MPP PKS Suharna Surapranata sebagai Menristek, Dubes RI di Arab Saudi Salim Segaf Al Jufri sebagai Mensos, Ketua Komisi X DPR Irwan Prayitno sebagai Mendiknas, Wakil Ketua Ketua Komisi III DPR, Suripto sebagai Meneg BUMN, dan Ketua Dewan Pakar PKS Kemal Stamboel sebagai Menperin.

Namun kabar tersebut dibantah Ketua Majelis Syura PKS Hilmi Aminuddin. Menurutnya, PKS tidak pernah menandatangani kontrak menteri. Tapi hanya piagam koalisi saja.

(yid/iy)