PPP: Tidak Etis Jika Jatah Menteri Dibicarakan Saat ini

Jakarta - Partai persatuan Pembangunan (PPP) mengaku tidak pernah menandatangani kesepakatan kursi menteri terkait dukungan partai tersebut ke pasangan SBY-Boediono di pilpres. Namun diakui pembicaraan soal menteri itu baru sebatas pembicaraan secara lisan saja.

"Setahu saya DPP PPP tidak pernah bikin kesepakatan tertulis soal kursi menteri. Baru sebatas pembicaraan-pembicaraa saja," jelas Wakil Sekjen DPP PPP Taufiqulhadi saat dihubungi detikcom, Minggu (24/5/2009).

Dikatakan Taufiq, sebagai mitra koalisi pembicaraan soal posisi kursi kabinet sah-sah saja. Tapi tidak etis jika dilakukan dalam berkoalisi yang jadi patokan hanya kekuasaan.

"Kami berpendapat sebaiknya mitra koalisi kerja keras dulu memenangkan SBY-Boediono di pilpres, sebelum bicara menteri di kabinet," ujar Taufiq.

Sebelumnya dikabarkan beberapa partai pendukung SBY yang menentang cawapres Boediono, seperti PPP, dan PKS, akhirnya luluh karena ada kesepakatan jatah kursi di kabinet jika pasangan SBY-Boediono terpilih.

Bahkan PKS disebut-sebut telah mengajukan tujuh nama terkait posisi menteri tersebut. Presiden PKS Tifatul Sembiring diusulkan sebagai Menkominfo, Anggota FPKS Suswono sebagai Mentan, Ketua MPP PKS Suharna Surapranata sebagai Menristek, Dubes RI di Arab Saudi Salim Segaf Al Jufri sebagai Mensos, Ketua Komisi X DPR Iwan Prayitno sebagai Mendiknas, Wakil Ketua Wakil Ketua Komisi III DPR, Suripto sebagai Meneg BUMN, dan Ketua Dewan Pakar PKS Kemal Stamboel sebagai Menperin.

Namun kabar tersebut dibantah Ketua Majelis Syura PKS Hilmi Aminuddin. Menurutnya, PKS tidak pernah menandatangani kontrak menteri. Tapi hanya piagam koalisi saja.
(zal/ndr)