Perpanjangan Pendaftaran DPS Pilpres Bisa Jadi Modus Kecurangan

Jakarta - KPU membuka pendaftaran bagi pemilih yang belum terdaftar di Pilpres 2009 hingga 31 Mei. Padahal jadwal pemutakhiran dan perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) seharusnya berakhir 17 Mei. Perpanjangan ini berpotensi menjadi modus kecurangan yang terselubung.

"Perpanjangan sampai 31 Mei patut dicurigai. Apalagi daftarnya tidak ke PPS (Panitia Pemungutan Suara), tapi ke KPU kabupaten/kota. Orang yang datang ke kabupaten/kota kan tidak diketahui oleh PPS," kata Koordinator Divisi Pemilu SIGMA, Said Salahudin, saat dihubungi melalui telepon, Rabu (20/5/2009).

Karena orang yang mendaftar ke KPU kabupaten/kota tidak diketahui oleh PPS, maka bisa jadi orang itu bukanlah orang yang dikenal di lingkungan setempat. Dengan begitu sangat mudah bagi orang asing untuk 'menyusup' ke TPS tertentu lewat bantuan oknum KPU kabupaten/kota.

"Pada satu hal, benar perpanjangan itu memberi kemudahan. Tetapi ini hanya akal-akalan saja. Siapa sih masyarakat yang mau capek-capek ke kabupaten untuk mendaftar? Jangankan di daerah, di Jakarta saja jarang. Saya khawatir ini hanya modus kecurangan," ungkap Said.

Dari pemantauan SIGMA atas pemutakhiran DPT pileg, kecurangan di level kabupaten/kota memang terjadi. Data yang telah diserahkan dari kelurahan ternyata 'dipermak' sedemikian rupa di kabupaten/kota. Akibatnya, ketika dikembalikan ke kelurahan, data itu sudah berubah dari aslinya tanpa persetujuan
dari PPS.

Berdasarkan jadwal yang disusun KPU, penetapan DPT di tingkat kabupaten/kota dilakukan 18-24 Mei, tingkat provinsi 25-27 Mei, dan nasional 28-31 Mei. KPU sengaja memberi kelonggaran bagi warga untuk mendaftar hingga 31 Mei. Namun mulai 18 Mei, pendaftaran tidak lagi dilakukan di PPS, tetapi di KPU
kabupaten/kota hingga pusat.

(sho/mok)