Lari Ke JK-Wiranto, Kader PAN Bebas Sanksi

Jakarta - Jajaran elit Partai Amanat Nasional (PAN) mengakui adanya beberapa orang dalam yang 'selingkuh' dengan JK-Wiranto. Namun demikian, tidak ada sanksi yang akan diberikan meskipun secara institusi PAN sudah resmi berkoalisi dengan Partai Demokrat (PD) dan mendukung SBY-Boediono.

"Jadi secara institusi PAN berkoalisi dengan PD dan mendukung SBY-Boediono. Tidak dibicarakan sanksi untuk itu," kata Ketua DPP PAN Patrialis Akbar di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (19/5/2009).

Patrialis menyampaikan rasa kecewanya karena ada beberapa kader PAN yang merapat ke JK-Wiranto. Dia berharap kader-kader 'pembangkang' ini hanya menjalin hubungan baik dengan JK-Wiranto.

"Mengecewakan, kalau ada satu atau 2 yang ke pasangan selain SBY, semoga lebih pada pribadi orang perorang untuk silaturahim," keluh anggota Komisi III DPR ini.

Calon anggota DPD Sumbar yang gagal ini menepis anggapan publik bahwa Ketua Umum PAN Soetrisno Bachir menandatangani kesepakatan koalisi PAN-PD karena paksaan. Ketidakhadiran SB dalam deklarasi SBY-Boediono juga dianggap Patrialis sudah cukup diwakili dengan petinggi PAN lainnya.

"Tidak ada paksaan, sama sekali tidak ada paksaan. Kalau ada orang yang ngomong terpaksa itu karena tidak suka. Kecuali kalau dengar dari mulut pak SB. Tidak penting kehadiran wajah yang paling penting sikap formal, ketidakhadiran fisik mungkin karena ada halangan," imbuhnya.

"Kadang-kadang pertemuan seseorang dengan pasangan lain bukan disertai kegiatan politik," pungkasnya lemas.
(van/yid)