Perlu Kode Etik Agar SBY-JK Tak Terlantarkan Tugas Negara

Jakarta - Pemerintahan SBY-JK baru akan berakhir pada Oktober 2009 nanti. Namun, potensi kerenggangan kedua capres ini makin terbuka menyusul deklarasi pencapresan keduanya.

Dikhawatirkan, pemerintah yang kurang setengah tahun lagi berakhir ini tidak
akan efektif sebab para pemimpin sibuk dengan kampanye dan mempopulerkan diri. Oleh karenanya, dibutuhkan kode etik agar mereka bisa tetap menjalankan pemerintahan dengan baik meski saling bersaing dalam Pilpres 2009 nanti.

"Memang mestinya ada upaya kode etik dalam melanjutkan pemrintahan yang masih berlangsung ini," kata pengamat politik dari LIPI Syamsudin Haris kepada detikcom, Selasa (19/5/2009).

Kode etik tersebut, menurut Syamsudin, misalnya para menteri Kabinet Indonesia Bersatu mestinya tidak diizinkan berkampanye untuk partainya masing-masing. "Sebab kalau gini terus pemerintahan kita ini tidak penuh lima tahun, hanya 4 tahun lebih," ujar Syamsudin.

Menurut Syamsudin, kode etik tersebut hendaknya diwujudkan dalam bentuk payung hukum yakni undang-undang. "Jadi bagaimana supaya kinerja pemerintahan tetap bisa berlangsung tanpa diganggu kepentingan politik jangka pendek," imbuhnya.

Karena menteri bertanggungjawab kepada presiden, lanjut dia, presiden bisa juga membuat semacam kode etik dalam bentuk Keppres.

Dukung Paket Capres-cawapres

Agar persaingan presiden dan wakil presiden tidak terulang, Syamsudin
mengusulkan supaya capres/cawapres adalah paket yang diusulkan oleh satu partai atau gabungan partai yang dari awal sudah berkoalisi.

"Sudah lama saya wacanakan bahwa presiden dan wakil presiden agar dari satu
partai dan koalisi mestinya. Bukan koalisi dengan siapa dapat apa, siapa dapat wapres, atau berapa jatah kabinet yang akan didapatkan," pungkasnya.

(anw/Rez)