3 Butir Kontrak Politik PKS-PD

Jakarta - PKS dan PD berkoalisi dengan saling meneken 3 butir kontrak politik. Kontrak itu diteken 15 Mei 2009 atau beberapa saat sebelum deklarasi SBY-Boediono di Sabuga, Bandung, Jawa Barat.

Menurut Tifatul Sembiring, 3 butir kontrak politik itu pertama kerjasama legislatif dan eksekutif. Kedua, platform tentang ekonomi, politik sosial, budaya.

"Dari segi ekonomi kan Boediono dibilang perpanjangan tangan asing. Platform ini untuk mengikat agar jangan ada intervensi asing," jelas Tifatul.

Hal itu disampaikan Presiden PKS itu usai menghadiri pertemuan 23 partai yang berkoalisi untuk pemenangan SBY-Boediono di Bravo Media Center (BMC), Jl Teuku Umar, Jakarta Pusat, Senin (18/5/2009).

Tifatul melanjutkan, butir ketiga butir kontrak politik itu yakni adanya forum komunikasi antara presiden dengan pimpinan partai, antara fraksi-fraksi dan komunikasi di parleman.

"Karena dari masa lalu kurang lancar," kata dia.

Tifatul mengakui adanya polemik dipilihnya Boediono di internal PKS. Hal itu karena sosok Boedino belum terlalu akrab di telinga kader PKS.

"Tanggal 15 lalu kontrak politik itu disepakati. Jadi sudah bulat tinggal sosialisasinya saja yang belum," katanya.

Tifatul juga mengakui PKS menginginkan cawapres SBY berasal dari internal partai itu.

"Ya ini kan ada plus minusnya. Kalau dipilih dari perwakilan umat akan lebih mudah dipilih, tapi ini kan persoalannya untuk ekonomi dan SBY perlu pendamping untuk ahli ekonomi dan keuangan," jelasnya.


(nik/nrl)