Majelis Pakar Minta DPP PPP Usung JK-Wiranto

Majelis Pakar Minta DPP PPP Usung JK-Wiranto

- detikNews
Rabu, 13 Mei 2009 19:15 WIB
Majelis Pakar Minta DPP PPP Usung JK-Wiranto
Jakarta - Menjelang batas akhir pendaftaran capres-cawapres ke KPU, koalisi parpol makin tidak karuan. PPP yang sebelumnya telah memutuskan mendukung SBY kembali digoyang di internalnya. Majelis Pakar DPP PPP meminta pengurus harian PPP mengalihkan dukungan dari SBY ke pasangan JK-Wiranto.

"Dari pengkajian kita, kita melihat cara-cara SBY yang seperti itu, kita cenderung merekomendasikan ke pengurus harian untuk mengusung JK-Wiranto. Kita melihat kok SBY begitu caranya, tanpa ada komunikasi, dipanggil-panggil begitu. Ini soal harga diri dan martabat partai," kata Wakil Ketua Majelis Pakar DPP PPP Lukman Hakiem kepada detikcom, Rabu (13/5/2009).

Keputusan Majelis Pakar merekomendasi DPP PPP mengusung JK-Wiranto ini didasari oleh rapat resmi dan lengkap Majelis Pakar yang dipimpin langsung oleh ketuanya Barlianta Harahap.Tugasnya mengkaji hal-hal yang strategis dan memberikan masukan kepada DPP. "Tadi kita rapat yang dipimpin Ketua Majelis Pakar Barlianta Harahap," kata Lukman.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurut anggota DPR ini, pertimbangan lain dari Majelis Pakar mendukung JK-Wiranto karena pasangan ini dinilai merepresentasikan kepentingan umat Islam daripada pasangan SBY-Boediono. Selain itu, sistem ekonomi yang dikembangan JK-Wiranto dinilai lebih merakyat dan asli Indonesia daripada sistem ekonomi SBY-Boediono.Β 

"Pasangan JK-Wiranto ini lebih merepresentasikan kelompok umat Islam daripada SBY-Boediono. Soal ekonomi, pasangan SBY-Boediono kesan neoliberalnya cukup kental. Sementara JK lebih kuat ke ekonomi kerakyatannya," paparnya.

Menurut mantan sekretaris FPPP DPR ini, seharusnya sebagai sesama mitra koalisi SBY memperlakukan parpol pendukung lebih 'manusiawi' dengan cara mengajak bicara parpol pendukung sebelum memilih dan mengumumkan nama Boediono.Β 

"Harusnya kalau menjunjung asas kebersamaan, SBY mengajak bicara untuk diskusi siapa cawapres meskipun bisa mengusung sendiri. Tetapi sebagai pemimpin kan harusnya ada tata krama dan fatsun politik yang dijunjung," pungkasnya.

(yid/iy)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads