.webp)
Parpol yang hadir adalah PPP, Gerindra, Hanura, PBR, dan PNBK. Mereka mendatangi Kantor Bawaslu di Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (12/5/2009).
Persoalan yang dikemukakan parpol-parol itu berbeda-beda. Gerindra mengeluhkan perubahan perolehan kursi yang dilakukan KPU secara tidak transparan.
"Kursi ini kan ditetapkan dalam forum besar yang mengumpulkan seluruh parpol. Kalau mau mengubah harus dilakukan dalam forum yang setingkat. Tidak bisa dengan mengundang parpol secara informal lalu seperti kongkow-kongkow," kata perwakilan dari Gerindra, M Taufik.
Persoalan yang dikemukakan PPP lain lagi. Mereka memprotes penetapan perolehan suara dapil Sumut II yang dilakukan dengan menggunakan data Nias Selatan yang lama. Padahal penghitungan ulang di Nias Selatan belum selesai pada 9 Mei lalu.
"Penghitungannya (di Nias Selatan) baru selesai hari ini. KPU pusat tidak mengakomodir hasil penghitungan ulang itu. Padahal itu berdampak pada perolehan suara PPP," kata saksi dari PPP, Fernita.
Fernita juga meminta Bawaslu segera merekomendasikan dibentuknya Dewan Kehormatan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Sebab dia menilai kesalahan yang dibuat KPU sudah sangat besar.
Sedangkan perwakilan dari PNBK memprotes KPU yang hingga saat ini belum menyerahkan salinan perolehan suara untuk DPRD. Padahal salinan itu diperlukan ketika parpol hendak mengajukan gugatan ke MK.
"Kita belum terima salinan perolehan suara DPRD. Lantas kalau mau mengajukan ke MK harus pakai dokumen apa?" tanya perwakilan PNBK, Mulyadi.
(sho/gah)
