Caleg Eks Aktivis Mahasiswa Minta Koalisi PD-PDIP Distop

Jakarta - Upaya Partai Demokrat (PD) untuk menggaet Partai Demokrasi Indonesia (PDIP) masih terus dilakukan. Namun, sejumlah mantan aktivis mahasiswa 1998, yang menjadi calon anggota legislatif (Caleg) PDIP, justru meminta agar koalisi itu tidak dilakukan.

"PD dan SBY sedang melakukan operasi politik pecah belah 'devide et impera' terhadap PDIP dan koalisi besar," kata mantan deklarator Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem), yang juga Caleg DPR RI dari PDIP Dapil DKI Jakarta, Masinton Pasaribu kepada detikcom, Senin (11/5/2009).

Menurut Masinton, wacana koalisi PD dan PDIP merupakan wujud ketidaknyamanan PD dengan koalisi partai-partai politik Islam yang sedang dibangun. Sehingga, PD merasa perlu untuk mengajak partai politik yang berbasis ideologi nasionalisme.

Masinton menegaskan, walau nanti terjadi koalisi PD dan PDIP belum tentu akan diikuti di level akar rumput.

"Kondisinya mirip tahun 2004 saat akar rumput PDIP tidak siap berkoalisi dengan Partai Golkar," jelasnya.

Namun, lanjut Masinton, kader PDIP tetap setia dan solid dengan keputusan Kongres dan hasil Rakernas untuk mengusung Megawati Soekarnoputri sebagai Capres. "Semua itu diserahkan sepenuhnya keputusan arah koalisi partai kepada Megawati sebagai Ketua Umum yang memiliki hak prerogatif," tandasnya.

Sementara itu, salah satu mantan Ketua DPN Repdem Wanto Sugito justru lebih tegas untuk meminta koalisi PD dan PDIP untuk dihentikan.

"Lebih baik segera melakukan Pemilu Khusus di 10 Provinsi sesuai rekomendasi Komnas HAM kepada warga yang kehilangan hak politiknya akibat tidak terdaftar di DPT akibat kesalahan KPU itu," ujarnya.

Wanto yang juga Caleg PDIP untuk DPRD Kabupaten Tangerang Selatan ini menerangkan, ada sekitar 49.677.076 warga atau 29 persen warga yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya akibat kesalahan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Juga ada 17.488.581 juta suara yang tidak sah karena kesalahan sosialisasi KPU.

Padahal menurut DPT ada sekitar 171.265.442 orang yang memiliki hak pilih, tapi suara yang sah hanya 104.099.785.

"Jadi ini jauh merosot dari tahun 2004, di mana pemilih sah ada 131.462.414 orang dari DPT yang berjumlah 148.000.369 orang pemilih. Demokrasi adalah wujud dari suara rakyat, karenanya terbitkan Perpu Pemilu Khusus itu," pungkasnya.

(zal/nwk)